Journal Reportase
News

Forum Guru Besar Indonesia Ultimatum Prabowo: Selamatkan Negara atau Tersandera Gibran?

JAKARTA – Forum Guru Besar Indonesia kembali melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi desakan agar persoalan hukum terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diselesaikan melalui jalur konstitusional.

Surat terbuka itu tertanggal 9 November 2026. Surat tersebut disebut sebagai kelanjutan dari Surat Terbuka 150 Guru Besar tertanggal 19 Oktober 2026.

Dalam suratnya, mereka menyoroti Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 bertanggal 30 Oktober 2026. Menurut klaim dalam surat itu, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.

Mereka menilai, status batal demi hukum berarti dokumen tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Dari penilaian itu, mereka menyebut keabsahan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden ikut gugur secara hukum karena syarat formil kepesertaan pemilu telah gugur.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tersandera dan terbebani oleh krisis hukum personal yang melekat pada figur Wakil Presiden,” tulis Forum Guru Besar Indonesia dalam surat tersebut.

Ada tiga sikap yang disampaikan Forum Guru Besar Indonesia dalam surat terbuka itu:

1. Mendesak dan mendukung Prabowo untuk mengambil tindakan ketatanegaraan yang berani dan tegas. Persoalan hukum formil Wakil Presiden diminta dipisahkan dari tubuh eksekutif agar tidak melumpuhkan fokus kabinet.

2. Mendesak DPR RI segera menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI 1945.

3. Menuntut komitmen kebangsaan Presiden untuk menggerakkan kekuatan koalisi mayoritas di DPR demi menegakkan hukum konstitusi.

Surat tersebut ditandatangani atas nama 18 inisiator, di antaranya Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Ryaas Rasyid, Prof. Nuhfil Hanani, Prof. Fasli Jalal, Prof. Komaruddin Hidayat, Prof. Ganjar Kurnia, Prof. Amran Razak, hingga Prof. Didin Saripudin.

Related posts

Ombudsman Tindaklanjuti Dugaan Pungli di Samsat Ciputat, Wadir Lantas Polda Metro Mohon Maaf ke Masyarakat

redaksi JournalReportase

Marhaenis Watch Diluncurkan, Institut Marhaenisme 27 Bidik Penyimpangan Program KDMP

redaksi JournalReportase

Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa Sarat Nuansa Politis, ARM Kecam Polda Metro Jaya

redaksi JournalReportase

Leave a Comment

KLIK BAHASA BERITA»