Journal Reportase
News

BEM PTNU Se-Nusantara Kecam Belanja Influencer Rp14,7 Miliar: Jangan Jadikan APBN sebagai Alat Pencitraan!

JAKARTA – Belanja jasa influencer pemerintah senilai Rp14,7 miliar menuai kritik keras dari mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menilai pengeluaran itu bertolak belakang dengan narasi efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah.

Kritik itu merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026. ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026, melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Total nilainya mencapai Rp14.696.955.002.

Sekretaris Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Arip Muztabasani, mengatakan temuan tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam penentuan prioritas belanja negara.

“Ini bukan sekadar persoalan mahal atau murahnya jasa influencer. Ini persoalan bagaimana pemerintah menetapkan prioritas penggunaan uang rakyat,” kata Arip kepada Journalreportase.com, Rabu, 11 November 2026.

“Ketika masyarakat diminta menerima pemangkasan anggaran dengan alasan efisiensi, pemerintah justru harus menjelaskan mengapa belanja promosi melalui influencer dapat mencapai Rp14,7 miliar. Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan bagi rakyat, sementara belanja yang bersifat pencitraan tidak mendapatkan pengawasan dengan standar yang sama,” tambah dia.

Arip menyinggung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun yang seharusnya menjadi momentum membangun disiplin fiskal yang lebih ketat.

“Pemerintah tidak boleh terjebak dalam paradoks kebijakan: menuntut penghematan dari berbagai sektor, tetapi pada saat yang sama tidak mampu menunjukkan urgensi dan manfaat terukur dari belanja komunikasi bernilai miliaran rupiah,” ucapnya.

Ia juga mempertanyakan rasionalitas pemerintah yang mengalokasikan anggaran besar untuk influencer, padahal setiap kementerian telah memiliki humas, biro komunikasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur informasi publik yang dibiayai APBN. “Pertanyaan kami sederhana, apakah pemerintah sudah kehabisan kapasitas komunikasi publik sehingga harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk membeli popularitas figur publik?” kata Arip.

Menurut Arip, komunikasi publik memang penting, tetapi tidak boleh direduksi menjadi aktivitas promosi yang hanya berorientasi pada jumlah tayangan, pengikut, dan popularitas figur. Dalam perspektif ekonomi sektor publik, penggunaan anggaran harus memenuhi prinsip value for money yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. “Jangan mengukur keberhasilan program pemerintah dari seberapa viral kontennya, tetapi dari seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.Pemerintah tidak membutuhkan popularitas yang dibeli dengan APBN. Pemerintah membutuhkan kepercayaan publik yang dibangun melalui kinerja, integritas, dan keberhasilan kebijakan,” bebernya.

Arip juga menyoroti dimensi tata kelola dan etika jabatan publik dalam keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Raffi saat ini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. “Kita tidak boleh membiarkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis menjadi kabur.Ketika perusahaan yang terafiliasi dengan figur pemegang jabatan publik memperoleh kontrak dari kementerian, transparansi harus menjadi kewajiban, bukan sekadar pilihan. Pemerintah harus membuktikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa, intervensi, maupun penyalahgunaan posisi dalam proses pengadaan tersebut,” ujarnya.

Arip menegaskan kritik itu bukan tuduhan telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum. Namun, besarnya nilai kontrak dan relasi antara kepentingan bisnis dengan jabatan publik dinilai cukup menjadi alasan untuk mendorong pemeriksaan independen dan keterbukaan informasi. Atas persoalan itu, BEM PTNU Se-Nusantara mendesak BPK melakukan audit menyeluruh terhadap kewajaran nilai kontrak, kepatuhan prosedur, dan efektivitas belanja influencer, mendesak Kemendikbudristek dan KKP membuka dokumen pengadaan kepada publik, meminta LKPP memeriksa kesesuaian proses pengadaan dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, dan akuntabilitas, meminta lembaga pengawas menelaah potensi konflik kepentingan, serta mendesak moratorium belanja influencer yang tidak mendesak sampai standar evaluasi belanja komunikasi publik dibenahi.

“Jangan sampai rakyat diminta berhemat, mahasiswa diminta memahami keterbatasan anggaran pendidikan, pelayanan publik dituntut melakukan penghematan, tetapi uang negara justru dikeluarkan miliaran rupiah untuk membeli ruang promosi.Kalau pemerintah serius membangun tata kelola yang bersih, mulailah dengan memastikan setiap rupiah APBN memiliki alasan, tujuan, dan manfaat yang dapat diuji,” pungkasnya.

BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan anggaran negara merupakan amanat konstitusional yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Kritik ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual mahasiswa untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan rakyat, bukan kepentingan popularitas dan bisnis,” jelasnya.

Related posts

GEMA PUAN Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Semua Mantan Presiden Termasuk Soeharto

redaksi JournalReportase

Mahasiswa Geruduk Polda Metro, Pertanyakan Dasar Kenaikan Pangkat Komjen Asep Edi Suheri

redaksi JournalReportase

SMUK Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Maluku Utara Usai Kecelakaan Maut PT ANI

redaksi JournalReportase

Leave a Comment

KLIK BAHASA BERITA»