Jakarta – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lani (HIPMA-Lani) Se-Jawa dan Bali Kabupaten Lanny Jaya menggelar aksi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Agustus 2026.
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
Dalam aksinya, HIPMA-Lani menyoroti perubahan sistem pendataan mahasiswa melalui aplikasi Si-Malaya yang dinilai menyulitkan proses verifikasi E-KTP mahasiswa. Mereka juga mempersoalkan pemangkasan anggaran pemondokan mahasiswa yang disebut dilakukan tanpa melibatkan mahasiswa dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan di masing-masing kota studi.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengaktifkan kembali program beasiswa serta bantuan studi akhir bagi mahasiswa jenjang S1 hingga S3.
Selain sektor pendidikan, HIPMA-Lani meminta pemerintah mengaktifkan kembali program Lanny Jaya Sehat untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Mereka juga mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun ke seluruh kota studi untuk memverifikasi dan memperbarui data E-KTP mahasiswa.
Soal anggaran, HIPMA-Lani meminta pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran membuka informasi mengenai pengalokasian anggaran pendidikan bagi mahasiswa Lanny Jaya. Mereka juga meminta Bupati Lanny Jaya mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
HIPMA-Lani memberikan waktu empat hari kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Jika tidak ada penyelesaian konkret dalam tenggat tersebut, mereka mengancam menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar, mendirikan tenda, serta menginap di depan Kementerian Dalam Negeri.
HIPMA-Lani menyatakan tuntutan tersebut merupakan bagian dari aspirasi mahasiswa yang menginginkan kebijakan pendidikan, administrasi kependudukan, kesehatan, dan pengelolaan anggaran yang transparan serta tepat sasaran.
Mereka juga mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat membuka ruang dialog dan memberikan tindak lanjut konkret. HIPMA-Lani menyatakan akan mengawal tuntutan tersebut melalui aksi yang konstitusional, damai, tertib, dan bertanggung jawab.
