JAKARTA – Eksploitasi alam yang membabi buta di tanah Papua oleh rezim dampaknya menyisakan duka, penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat setempat.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Himakom UBK Michael Gono Ate dalam acara nobar dan diskusi film pesta babi yang diadakan oleh kawan-kawan LMND dan Cipayung Plus UBK di Sekretariat HMI Cabang Jakpustara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
“Papua bukan tanah kosong yang artinya tanah Papua bukan yang bebas dieksploitasi. Disana ada adat dan budaya.Hari ini pemerintah berusaha menggiring narasi bahwa film dokumenter sebagai narasi budaya padahal di dalam film tersebut bukan hanya terkait budaya tapi ada perampasan lahan,” ujar Michael.
Pada kesempatan yang sama, Bung Noel dari GMNI, bilang bahwa bagi warga Papua, hutan adalah Ibu. Sedangkan bagi oligarki adalah komoditas.Itulah bentuk kapitalisme dan kekejaman saat ini.
“Eksploitasi besar besaran oleh birokrasi dan kapitalisme.Bila saya menarik pada cita-cita bangsa sesuai UUD, bumi air dan segala yang terkandung didalamnya untuk kepentingan rakyat dan Pasal 34 demikian untuk memelihara fakir miskin dan warga terlantar tapi hari ini negara menggusur masyarakat demi PSN,”ucap Noel.
Lalu perwakilan HMI, Amiruddin Emon, menyatakan Papua yang seharusnya dinikmati mengelola kekayaan alam justru terdampak proyek pemerintah dan saat ini tertindas.
“Ada yang perlu diluruskan terkait kebijakan di tanah Papua. Kekayaan alam di Papua yang harusnya untuk kepentingan rakyat tapi pemerintah pada eksekusinya kembali lagi pada relasi kuasa,” tutur Emon.
Adapun Alda Zelfiana dari PMII mengungkit bahwa sumber masalah di Papua itu adalah oligarki dan militeristik.
“Kolonialisme era sekarang militeristik, kokangan senjata tetap ada, anak-anak ada yang tertembak. Dan dampak militerisme bukan tidak mungkin kita nanti yang jadi korbannya,” beber Alda.
Sehingga sudah layak jika hak referendum disodorkan pada rakyat Papua.”Yang harus kita lakukan memberikan hak referendum untuk masyarakat Papua. Diberikan hak untuk memilih bergabung NKRi dengan syarat misal militer harus ditarik dari tanah Papua,” pungkasnya.
