JAKARTA-JOURNALREPORTASE- Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan geopolitik global dan kesiapan pertahanan nasional menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, bersama pejabat utama TNI dan Kementerian Pertahanan.
Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyampaikan bahwa TNI AD terus meningkatkan kesiapan operasional satuan dan kemampuan prajurit guna menghadapi ancaman multidimensional yang berkembang seiring perubahan situasi global.
Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Kasad, program tersebut dirancang untuk memperkuat kehadiran satuan teritorial sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Program ini sangat baik direncanakan. Harapannya tiap kabupaten nantinya memiliki satu batalyon, ditambah batalyon-batalyon kecabangan seperti pertahanan udara, Armed, Zeni, dan sebagainya. Hampir seluruh daerah menanyakan kapan pembangunan satuan tersebut dilaksanakan di wilayah mereka,” ujar Jenderal Maruli kepada awak media usai rapat.
Selain memperkuat pertahanan, Kasad menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung berbagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, hingga penguatan sektor pertanian guna membantu percepatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait sejumlah peristiwa yang melibatkan oknum prajurit, Kasad memastikan TNI AD tetap berkomitmen menegakkan disiplin dan memproses setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Terkait pelanggaran-pelanggaran, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Selain membahas perkembangan situasi global, rapat kerja juga menyoroti pentingnya penguatan keamanan wilayah perbatasan, keamanan siber, serta kerja sama pertahanan dengan negara sahabat sebagai bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia.
Komisi I DPR RI turut mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang. Komisi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI, dan seluruh elemen bangsa dalam memperkuat sistem pertahanan negara.
(Dispenad)
