JAKARTA – Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi di depan Bawaslu RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/5/2026). Aksi tersebut untuk mengingatkan kembali dosa Jokowi dan rezimnya di masa kekuasaannya.
Demikian orasi yang disampaikan oleh korlap aksi ARM, Menuk Mulandari, di hadapan massa aksi. Menurut dia, Pemilu curang 2019 lalu menguatkan sikapnya untuk tidak mau kembali dibodohi oleh rezim.
‘Kami disini mengingatkan dan kita tidak mau terjadi lagi, rezim jokowi berdarah tahun 2019 di masa dia menjabat.Lalu kematian KPPS lalu Bawaslu dan KM 50 serta Kanjuruhan. Apakah itu semua sudah ada penyelesaiannya, sampai kapan?
Ada orang tua yang bertanya sampai sekarang apa salah anakku?,” kata Menuk.
“Tahun itu kita membela Prabowo sampai berdarah-darah karena Jokowi periode pertama banyak melalukan kesalahan. Kita berharap Pak Prabowo lebih mudah menyelesaikan apa yang terjadi saat ini, kami meminta keadilan karena kami membela Bapak, kami menolak Pemilu curang dan akhirnya rusaklah Indonesia sampai saat ini. Bapak ingin bersama kami atau bersama Jokowi musuh kami,” imbuh dia.
Dalam kesempatan yang sama, Rizal Fadillah, salah satu terlapor tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya, menyerukan keprihatinan sekaligus tuntutan moral dan konstitusional kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia pun memimpin pembacaan pernyataan sikap massa aksi dengan tuntutan:
Pertama, mendesak penyelesaian terbuka jujur tuntas terhadap polemiki ijazah Jokowi demi kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik.
Kedua, mendesak proses pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden sesuai konstitusi karena yang bersangkutan telah melanggar konstitusi.
Ketiga, mendesak Prabowo lebih berpihak pada rakyat melalui kebijakan rakyat dengan adil dan transparan diatas kepentingan golongan dan pribadi.
Keempat, surat pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk komitmen kebangsaan demi tegaknya demokrasi, keadilan dan masa depan Indonesia yang lebih bermartabat. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab. Jakarta 20 Mei 2026 atas nama rakyat Indonesia.
