JAKARTA – Memperingati Hari Pahlawan, Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (HIMA Hukum Unusia) Kabinet Cipta Dharma menggelar aksi unjuk rasa di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11/2026).
Aksi yang mengonsolidasikan sekitar 250 mahasiswa ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan asing, melainkan juga harus bebas dari kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, eksploitasi, dan kesewenang-wenangan kekuasaan.
“Peringatan Hari Pahlawan tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan harus menjadi ruang refleksi terhadap realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini,” kata Agung Prayuda, Ketua HIMA Hukum Unusia.
Menurut Agung, hampir delapan dekade Indonesia merdeka, berbagai persoalan mendasar masih menyelimuti kehidupan rakyat, mulai dari ketimpangan ekonomi, mahalnya pendidikan, sulitnya lapangan kerja, kerusakan lingkungan, hingga pelemahan demokrasi.
Dalam aksi ini, massa membawa lima tuntutan utama. Pertama, wujudkan keadilan ekologis dan tanggung jawab korporasi, dengan mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, menindak tegas korporasi perusak lingkungan, serta membenahi tata kelola lahan dan SDA secara transparan.
Kedua, prioritaskan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Mahasiswa menuntut transparansi anggaran, menghentikan pemborosan dan program yang tidak efektif, serta memastikan APBN diprioritaskan untuk kebutuhan dasar dan pelayanan publik.
Ketiga, wujudkan pendidikan gratis, merata, dan berkualitas. Mereka mendesak evaluasi total sistem UKT dan pungutan yang membebani mahasiswa, mewujudkan pendidikan gratis sesuai Pasal 31 UUD 1945, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
Keempat dan kelima, berantas korupsi dan hentikan penyalahgunaan kekuasaan, serta pulihkan demokrasi dan tuntaskan pelanggaran HAM. Tuntutan itu mencakup pemberantasan KKN, menjaga independensi penegak hukum, menjamin kebebasan berpendapat, menghentikan kriminalisasi aktivis dan masyarakat sipil, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, serta menghentikan militerisasi dalam ruang sipil.
Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawal kebijakan negara demi tegaknya hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.
“Kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan asing, melainkan juga bebas dari kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, eksploitasi, dan kesewenang-wenangan kekuasaan,” ucapnya.
