JAKARTA – Langkah strategis untuk mengevaluasi arah kebijakan pendidikan nasional sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah timur Indonesia, menjadi sorotan utama pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
Demikian keterangan tertulis tokoh muda Papua, Alfred Pabika, kepada Journalreportase.com, di Jakarta, Sabtu (2/5/2026) malam.
Dijelaskannya, bahwa berbagai agenda yang diangkat pemerintah, mulai dari penguatan pendidikan di daerah, penerapan pendekatan deep learning, hingga pengembangan pendidikan kontekstual berbasis lingkungan, menunjukkan adanya upaya transformasi dalam sistem pembelajaran.
“Hardiknas 2026 harus menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar seremonial tahunan,” ujar Alfred.
Hingga tahun 2025, pemerintah tercatat telah merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan dan mendorong digitalisasi di lebih dari 288.000 sekolah. Program ini mencakup penyediaan perangkat teknologi pendidikan serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Di tingkat daerah, momentum Hardiknas juga dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat guna memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan.
“Transformasi pendidikan tidak cukup di atas kertas, ia harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia,” ucapnya.
Penguatan pendidikan kontekstual menjadi bagian penting dalam membangun karakter peserta didik, terutama melalui pendekatan yang relevan dengan kondisi sosial dan lingkungan setempat. Hal ini sangat penting bagi Papua dan wilayah timur lainnya, agar sistem pendidikan tidak terlepas dari realitas kehidupan masyarakat, sekaligus mampu membentuk generasi yang adaptif dan berdaya saing.
“Pendidikan di Papua harus kontekstual, selaras dengan realitas sosial dan lingkungan, agar mampu melahirkan generasi yang adaptif dan berdaya saing,” bebernya.
Namun demikian, besarnya alokasi anggaran di sektor pendidikan, baik untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan perangkat teknologi, maupun peningkatan kompetensi guru, juga menyimpan potensi risiko penyimpangan. Kerentanan tersebut dapat muncul dalam bentuk mark-up anggaran, pengadaan fiktif, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program di berbagai level.
“Besarnya anggaran pendidikan harus diikuti dengan tanggung jawab besar untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, tanpa pengawasan yang kuat, program pendidikan berisiko menjadi celah penyimpangan, bukan solusi pembangunan,” papar Alfred.
Oleh karena itu, transformasi pendidikan yang sedang berjalan harus diiringi dengan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Setiap program perlu didukung oleh sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta mencegah kerugian negara. Keterlibatan publik dan penguatan pengawasan independen menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor pendidikan.“Keterlibatan publik adalah kunci untuk memastikan pendidikan berjalan jujur, terbuka, dan tepat sasaran,” tuturnya.
Peringatan Hardiknas 2026 menjadi titik penting untuk memastikan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi juga pada integritas pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh kebijakan pendidikan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peserta didik serta mendukung lahirnya generasi muda yang unggul, berintegritas, dan siap bersaing di masa depan.“Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari integritas dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
