JAKARTA- JOURNALREPORTASE –Polda Metro Jaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah bersinergi menata kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penindakan tegas terhadap peredaran narkoba, dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan, tempat tinggal, serta mata pencaharian masyarakat setempat.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan, penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti sebatas pada penegakan hukum semata. Perbaikan lingkungan harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan sosial agar kawasan tersebut tidak kembali disalahgunakan untuk aktivitas peredaran barang haram.
”Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ujar Kapolda saat meninjau langsung lokasi penataan, Selasa (3/11/2026).
Kapolda meminta agar jajaran terkait melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga yang tinggal di kawasan tersebut, meliputi kondisi hunian hingga sumber penghasilan mereka. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang menggantungkan hidup dari pemilahan dan pengelolaan sampah, agar proses penataan tidak mematikan sumber pencaharian mereka tanpa solusi yang jelas.
Dalam rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan, pembersihan kawasan direncanakan berlangsung bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah ditinggalkan penghuninya. Sementara itu, bangunan yang masih ditempati warga akan didata secara teliti guna menentukan langkah penanganan yang tepat dan manusiawi.
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI, Januri, menyampaikan bahwa pihaknya menjadwalkan pengerahan alat berat serta kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu (4/11/2026).
Pelaksanaan pembersihan ini dipastikan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar.
”Perbaikan lingkungan ini membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait turut membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi warga terdampak dengan mengedepankan dialog,” ujar Januri.
Dari sisi penyediaan hunian layak, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program bantuan perbaikan perumahan. Di wilayah Kampung Bahari, tercatat sebanyak 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa rukun warga (RW).
”Kami akan melakukan pendataan kembali untuk melihat kemungkinan penambahan alokasi penerima bantuan sesuai dengan ketersediaan program,” kata Sri Haryati. Ia menambahkan, opsi penyediaan alternatif hunian—termasuk wacana pemanfaatan kawasan di Senen, Jakarta Pusat—masih terus dimatangkan bersama PT KAI dan pemda.
Selain aspek fisik dan hunian, Kapolda Metro Jaya menekankan pentingnya pengawasan lingkungan yang berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi warga. Solusi seperti pendampingan pengelolaan sampah hingga dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) disiapkan agar warga dapat mempertahankan mata pencaharian mereka.
Melalui kolaborasi erat lintas instansi ini, penataan Kampung Bahari diharapkan mampu mencapai tiga tujuan utama sekaligus: memberantas peredaran narkoba, mengamankan jalur perjalanan kereta api, serta menciptakan lingkungan permukiman yang aman, bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat.
