JAKARTA — Forum Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (FPMI) mendatangi Mabes Polri, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut dugaan praktik mafia gas subsidi serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi jaringan tersebut.
Dalam aksinya, FPMI mengusung tema “Berantas Mafia Subsidi, Bersihkan Oknum Pembeking”. Mereka menilai penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang menjadi sasaran penerima subsidi.
Ketua Umum FPMI Shella Maulana mengatakan pihaknya menemukan informasi dan dugaan praktik penyalahgunaan niaga LPG bersubsidi di lapangan. Menurut dia, LPG 3 kilogram diduga disuntikkan ke tabung gas nonsubsidi untuk kemudian diperjualbelikan, termasuk kepada sektor industri.
“Berdasarkan informasi dan temuan di lapangan, kami menduga adanya praktik penyalahgunaan niaga LPG bersubsidi yang disuntikkan ke gas nonsubsidi, lalu diperjualbelikan secara bebas untuk keuntungan industri,” kata Shella dalam pernyataan sikapnya yang diterima Journalreportase.com.
Shella mengatakan praktik tersebut diduga tidak dilakukan oleh individu semata. FPMI menduga terdapat jaringan yang melibatkan pemain dari berbagai tingkatan, mulai dari pelaku lapangan hingga pemodal.
“Subsidi adalah hak rakyat kecil dan amanat negara. Ketika disalahgunakan, negara dirugikan dan rakyat menderita,” ujar Shella.
FPMI juga menyoroti dugaan keterlibatan aparat dalam praktik tersebut. Dalam pernyataannya, Shella menyebut nama AKBP Maulana Mukarom sebagai oknum yang mereka tuding diduga menjadi pembeking jaringan mafia gas subsidi.
“Kami tidak menyerang institusi Polri. Kami menghormati anggota yang bekerja profesional dan jujur. Yang kami persoalkan adalah oknumnya,” kata Shella.
Tudingan tersebut menjadi salah satu alasan FPMI meminta Divisi Propam Polri turun tangan. Mereka mendesak pemeriksaan internal dilakukan secara transparan untuk memastikan apakah ada anggota kepolisian yang terlibat atau memberikan perlindungan terhadap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi.
FPMI menyampaikan lima tuntutan kepada Kapolri. Mereka meminta polisi mengusut dugaan mafia gas subsidi hingga aktor intelektual, pemodal dan jaringannya, menerapkan pasal berlapis serta memerintahkan Propam memeriksa dugaan keterlibatan aparat.
Mereka juga meminta pencopotan dan proses pidana terhadap anggota Polri apabila dugaan tersebut terbukti. Selain itu, FPMI mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi LPG subsidi agar lebih transparan dan tepat sasaran.
“Pemberantasan mafia tidak akan berhasil jika dugaan pembekingnya tidak dibersihkan. Kami meminta Kapolri baru menunjukkan komitmen bersih-bersih dari dalam,” ujar Shella.
FPMI mengancam kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Mereka juga menyatakan akan menempuh jalur laporan resmi kepada lembaga pengawas eksternal.
