Journal Reportase
Breaking News

Dugaan Pemalsuan SHM Desa Lemo: DPP CIC Resmi Laporkan Pengembang PIK 2 dan Mantan Pejabat BPN ke KPK

JAKARTA – JOURNALREPORTASE – Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP CIC) resmi melaporkan dugaan suap sistemik dan permufakatan jahat terkait pembatalan serta pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5/Desa Lemo, Teluknaga, Kabupaten Tangerang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan bernomor 766/LP-TPK/DPP-CIC/IX/2026 tersebut mendesak lembaga antirasuah segera mengusut tuntas kasus penyerobotan lahan seluas 8,7 hektare milik warga setempat.

​Ketua Umum DPP CIC, R. Bambang SS, menyatakan bahwa perkara ini merupakan bentuk praktek mafia tanah yang melibatkan gurita korporasi besar dan oknum pejabat struktural. Kasus ini bermula dari kejanggalan Keputusan Kepala Kanwil BPN Banten Nomor 3/Pbt/BPN.36/III/2023 yang secara mendadak membatalkan hak atas tanah ahli waris.

​”Kami mendesak adanya investigasi mendalam dari KPK terkait abuse of power ini. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Hak milik ahli waris yang sah tidak boleh dirampas begitu saja oleh mafia tanah yang dipelihara pengembang,” ujar R. Bambang SS kepada wartawan di Jakarta.

​Dalam laporan resminya, DPP CIC meminta KPK memprioritaskan penyelidikan terhadap tiga pihak utama yang diduga kuat terlibat, yakni:

  1. ​Rudi Rubijaya, mantan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten;
  2. ​Nono Sampono, Direktur Utama PT Mandiri Bangun Makmur (MBM); dan
  3. ​Iljas Tedjo Prijono, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN.

​Bambang membeberkan bukti kunci yang diserahkan ke KPK, yaitu Surat Pernyataan Jaminan dan Tanggung Jawab tertanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani Nono Sampono. Surat jaminan dari pengembang kawasan PIK 2 tersebut terbit secara janggal sebelum BPN Banten mengeluarkan keputusan resmi pembatalan SHM.

​”Bagaimana mungkin pihak swasta bisa menerbitkan surat jaminan pidana dan perdata kepada BPN sebelum surat pembatalan resmi keluar? Ini jelas menunjukkan adanya permufakatan jahat di balik meja demi kepentingan pengembang besar,” tegasnya.

​Selain indikasi pelanggaran administrasi, DPP CIC juga mendesak KPK mencermati Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik oknum mantan pejabat BPN Banten terkait. Pihaknya menduga terdapat peningkatan harta yang tidak wajar akibat gratifikasi pemalsuan berkas pertanahan.

​DPP CIC menegaskan siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, pihak organisasi mengancam akan mengerahkan massa untuk menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Merah Putih KPK.

Related posts

Danlantamal III Coffee Morning Bersama Unsur Maritim dan Penegak Hukum Jakarta

EMPAT PELAKU PENGEROYOKAN DIAMANKAN, POLISI BURU DUA DPO

redaksi JournalReportase

UP PKB Jagakarsa  Optimis  Melalui inovasi, Akuntabilitas dan Pelayanan yang Prima : Predikat WBK Tak Sekadar Capaian Administratif  Tetapi Simbol Membangun Kepercayaan Publik

redaksi JournalReportase

Leave a Comment

KLIK BAHASA BERITA»