JAKARTA — Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Universitas Bung Karno menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 24 September 2026. Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pengusutan pelanggaran hak asasi manusia hingga evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam orasinya, Ketua Komisariat LMND UBK, Putra Nababan, mengatakan aksi tersebut berkaitan dengan pentingnya mengingat kembali berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu. Ia menyebut Tragedi 1998 dan peristiwa pembantaian massal pada 1965 sebagai bagian dari sejarah yang menurut dia belum sepenuhnya memperoleh penyelesaian.
“Hari ini kami turun kembali ke jalan karena ada satu hal yang sangat penting, yaitu ingatan. Ingatan akan pembunuhan, kekerasan yang dilakukan negara, dan ingatan atas tragedi 1998,” kata Putra.
Putra juga menyoroti persoalan agraria yang bertepatan dengan peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut dia, ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi persoalan serius. Ia menilai sumber daya alam dan tanah di Indonesia masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Begitu luas negara kita, tetapi kekayaan sumber daya alamnya hanya dikuasai oleh segelintir orang atau yang kita sebut sebagai kaum feodalis,” ujar dia.
Selain persoalan HAM dan agraria, LMND UBK menyoroti pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Putra mempertanyakan dampak program-program pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional, terhadap masyarakat. “Kita bisa katakan program ini, agenda kita ini gagal,” kata dia.
Perwakilan LMND, Reymundus Leko, kemudian membacakan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak pemerintah mengusut seluruh pelaku pelanggaran HAM, mengevaluasi BGN secara menyeluruh, serta segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan kebudayaan.
LMND juga meminta evaluasi terhadap kinerja Menteri HAM dan BPS. Mereka menuntut data pemerintah lebih akurat dan transparan serta kebijakan negara berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, mereka menyerukan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat dan upah yang layak bagi pekerja.
