JAKARTA — BEM FISIP Universitas Bung Karno (UBK) menggelar diskusi bertajuk “Soeharto, PKI, dan Gestok: 1 Oktober Bukan Hari Kesaktian Pancasila” di kampus UBK, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Oktober 2026. Diskusi itu membahas kembali peristiwa 1965, narasi Gerakan 30 September, serta pembentukan ingatan publik mengenai Hari Kesaktian Pancasila.
Diskusi tersebut menghadirkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Media, IT dan Advokasi periode 2022–2027 Savic Ali, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo dan akademisi Abdullah Ali sebagai narasumber.
Savic Ali mengatakan peristiwa 1965 merupakan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Menurut dia, hingga kini masih terdapat berbagai versi mengenai pihak yang bertanggung jawab, pelaku, maupun korban dalam rangkaian peristiwa tersebut.
“Peristiwa tahun 1965 merupakan salah satu peristiwa paling kelam dan bersejarah di Indonesia yang menyisakan banyak versi mengenai siapa yang bertanggung jawab, pelaksana, hingga korban,” kata Savic.
Ia bilang dampak tragedi 1965 tidak hanya dirasakan oleh tokoh politik, tetapi juga masyarakat biasa. Ia menyebut korban berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tetangga, saudara, buruh, guru, hingga orang-orang yang tidak dikenal dalam sejarah politik nasional.
Menurut Savic, pengakuan terhadap kesalahan masa lalu diperlukan agar kebencian tidak terus diwariskan. Ia mencontohkan sikap Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah meminta maaf atas keterlibatan sebagian kalangan Nahdlatul Ulama dalam kekerasan terhadap kelompok kiri.
“Gusdur memiliki kemampuan menangkap perasaan masyarakat dengan jernih dan mendalam sehingga memiliki keberanian untuk meminta maaf. Peristiwa tersebut selayaknya disesali sebagai sebuah tragedi bangsa,” ujarnya.
Savic juga mengingatkan bahwa sejarah tidak semestinya hanya dibaca melalui satu versi. Ia mengatakan kisah yang telah dianggap mapan tetap perlu diuji dengan kesaksian dan perspektif lain dari pihak-pihak yang berada dalam situasi tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan peristiwa 1965 tidak dapat dipahami sebagai sebuah peristiwa tunggal dan instan. Menurut dia, terdapat sejumlah aspek politik, ideologi, sosial, hingga geopolitik yang perlu dibaca secara bersamaan.
“Peristiwa G30S maupun G1 Oktober bukan peristiwa tunggal atau instan, melainkan memiliki banyak aspek lain,” kata Dwi.
Ia juga mempertanyakan cara Hari Kesaktian Pancasila selama ini direlasikan dengan satu periode kekuasaan tertentu. Menurut dia, Pancasila dan dasar negara Indonesia memiliki akar historis dan sosiologis yang jauh lebih panjang dibandingkan peristiwa 1965.
“Reduksi Pancasila sebagai sebuah peristiwa kesaktian dalam satu masa kepemimpinan tertentu merupakan hal yang patut dipertanyakan secara kritis,” tandasnya.
Akademisi Abdullah Ali menyoroti dampak politik Orde Baru terhadap kehidupan kampus. Ia mengatakan penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) menjadi salah satu instrumen yang membentuk kehidupan akademik sekaligus memengaruhi cara generasi mahasiswa memandang isu G30S/PKI.
Abdullah mengatakan generasi mahasiswa saat ini memiliki ruang yang lebih terbuka untuk menguji narasi sejarah. Menurut dia, mahasiswa tidak lagi berada dalam situasi ketika film G30S/PKI menjadi bagian dari pengalaman yang harus ditonton oleh mahasiswa baru seperti pada masa lalu.
“Budaya membaca, menulis, berdiskusi hingga aksi perlu dibudidayakan untuk mempertahankan nalar kritis,” ujar Abdullah.
Ia menilai tradisi intelektual Bung Karno juga tidak cukup dipahami dengan menghafalkan teori. Menurut Abdullah, mahasiswa perlu mempelajari cara berpikir, sikap, dan tindakan Bung Karno serta merefleksikan gagasan tersebut dalam konteks kehidupan sekarang.
Dekan FISIP UBK, Galuh Sukmaranti, mengapresiasi penyelenggaraan diskusi tersebut. Ia mengatakan kampus merupakan ruang akademik yang memungkinkan sebuah persoalan dibahas dari berbagai perspektif, termasuk isu yang dianggap kontroversial.
“Meskipun topik agak kontroversial, sebagai insan akademisi hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perspektif sehingga tidak perlu dinarasikan sebagai sesuatu yang negatif,” ucap Galuh.
