JAKARTA — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 56,2 persen. Temuan itu berdasarkan survei nasional yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.212 responden yang tersebar di 38 provinsi. Survei memiliki margin of error sekitar 2,76 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
“Dari survei ini, sebanyak 56,2 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara yang tidak puas sebesar 36 persen,” kata Rico saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Membaca Suara Publik: Evaluasi Kinerja Presiden, Elektabilitas Partai dan Isu Kontemporer’ di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).
Menurut Rico, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu alasan utama publik memberikan penilaian positif terhadap pemerintah. Program tersebut dinilai bermanfaat, berjalan dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat. Selain MBG, responden juga menyebut pemberantasan korupsi serta sejumlah program yang dinilai berpihak kepada petani dan masyarakat miskin.
MBG juga menjadi program pemerintahan Prabowo-Gibran yang paling banyak disukai publik dengan angka 38,4 persen. Posisi berikutnya ditempati Sekolah Rakyat sebesar 15,7 persen dan bantuan sosial atau BLT sebesar 6,3 persen.
Namun, kata Rico, ketidakpuasan publik masih dipengaruhi persoalan korupsi. Sejumlah kasus yang menjadi perhatian masyarakat dinilai dapat mencederai citra pemerintah, terutama ketika perkara tersebut berkaitan dengan orang-orang yang dianggap memiliki kedekatan dengan agenda pemberantasan korupsi.
Dalam simulasi pemilihan presiden jika pemilu digelar saat survei dilakukan, Prabowo menempati posisi teratas dengan elektabilitas 32,4 persen. Dia disusul Dedi Mulyadi dengan 20,6 persen dan Anies Baswedan dengan 20,5 persen. Ganjar Pranowo memperoleh 5 persen dan Sherly Tjoanda 4,1 persen.
Untuk posisi wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas 20,1 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono 13,5 persen, Dedi Mulyadi 11,2 persen, Mahfud MD 7,9 persen dan Anies Baswedan 6,6 persen.
Survei Median juga mencatat mayoritas responden menginginkan program MBG tetap dilanjutkan. Sebanyak 36,1 persen meminta program itu diteruskan, sedangkan 34,2 persen menginginkan perbaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Adapun 24,6 persen responden menginginkan program tersebut dihentikan.
Di sisi lain, korupsi menjadi persoalan utama yang dianggap perlu segera diselesaikan pemerintahan Prabowo. Sebanyak 27,1 persen responden menyebut korupsi yang merajalela sebagai masalah prioritas. Berikutnya ekonomi yang menurun 12,4 persen, sulitnya lapangan kerja 10,1 persen, kemiskinan 7,4 persen dan kenaikan harga 5,3 persen.
Dalam isu politik dan demokrasi, sebanyak 48,9 persen responden menilai kebebasan berpendapat masih bebas. Sebanyak 47,9 persen juga menyatakan tidak setuju dengan penggunaan narasi seperti “Indonesia gelap” atau “Indonesia bangkrut”. Alasan yang paling banyak muncul adalah jargon tersebut dinilai dapat memecah belah bangsa.
Median juga mencatat tingkat kepercayaan terhadap sejumlah lembaga. Presiden memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 73,6 persen, disusul pemerintah provinsi sebesar 71,1 persen dan wakil presiden 70,2 persen. Sebanyak 52,3 persen responden juga tidak setuju dengan gerakan mengganti presiden sebelum masa jabatan berakhir.
Dalam simulasi elektabilitas partai politik, Gerindra berada di posisi pertama dengan 22,6 persen, disusul PDIP 17,7 persen, Golkar 10,6 persen dan Demokrat 9,6 persen. Berikutnya PKS 6,2 persen, PKB 5,9 persen, NasDem 5,1 persen dan PAN 4 persen. Sebanyak 13,6 persen responden belum menentukan pilihan.
