JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Pemerhati kehutanan dan aktivis nasional Andreas H. Silalahi mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Andreas menilai pemerintah tidak bisa terus menjadikan cuaca ekstrem, El Nino, atau kemarau panjang sebagai penjelasan utama karhutla. Menurut dia, kebakaran juga berkaitan dengan kerusakan ekosistem, tata kelola lahan, serta aktivitas korporasi di kawasan konsesi dan gambut.
“Pemerintah selalu mengambil jalan pintas menyalahkan fenomena El Nino dan kemarau panjang. Ini bentuk cuci tangan birokrasi,” kata Andreas dalam keterangannya kepada Journalreportase.com di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurut Andreas, analisis persebaran titik api dan kondisi spasial menunjukkan sebagian sumber kebakaran berada di wilayah konsesi perusahaan skala besar dan kawasan gambut yang mengalami pengeringan untuk kepentingan komersial.
Ia merujuk analisis pakar pemantauan deforestasi Nusantara Atlas, David Gaveau, yang menyebut kebakaran saat ini berkaitan dengan kerusakan bentang alam akibat deforestasi selama puluhan tahun.
Andreas juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kajian akademik mengenai pengelolaan dan restorasi gambut di Kalimantan Tengah dan Riau. Kerusakan tata air gambut, kata dia, meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran dalam skala besar.
Andreas menilai berulangnya karhutla menjadi alasan bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan.
“Raja Juli Antoni terbukti tidak mampu menerjemahkan dan mengeksekusi visi besar Presiden Prabowo di sektor lingkungan hidup,” ujarnya.
Ia mengatakan agenda lingkungan dalam pemerintahan Prabowo beririsan langsung dengan ketahanan pangan, air, energi, dan ekonomi hijau.
Menurut Andreas, karhutla yang tidak tertangani secara serius dapat mengancam sedikitnya tiga agenda pemerintah.
Pertama, pengembangan ekonomi hijau. Kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar berpotensi meningkatkan emisi karbon sekaligus mengganggu komitmen Indonesia terhadap agenda lingkungan.
Kedua, ketahanan air dan energi. Kerusakan kawasan hutan serta tata hidrologi daerah aliran sungai dapat mengganggu fungsi ekologis kawasan sebagai penyedia sumber air.
Ketiga, rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Menurut Andreas, pemulihan ekosistem menjadi bagian penting dari ketahanan pangan sekaligus ketahanan iklim.
Ia menilai pendekatan pemerintah terhadap persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif dan seremonial.
Lebih lanjut, Andreas meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan penempatan seorang rimbawan atau lulusan kehutanan sebagai Menteri Kehutanan.
“Mengurus jutaan hektare hutan hujan tropis dan merestorasi hidrologi gambut tidak bisa diselesaikan hanya dengan modal lobi-lobi politik dan kegiatan peresmian potong pita,” katanya.
Menurut Andreas, rimbawan memiliki pengetahuan teknis mengenai silvikultur, dinamika ekosistem, rehabilitasi hutan, serta tata kelola gambut.
Ia juga menilai pengelolaan karhutla membutuhkan pendekatan berbasis sains, penguatan sistem pencegahan dan pemadaman, serta pembenahan tata air gambut.
“Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, ketahanan nasional yang kuat adalah sebuah ilusi jika bentang ekologis kita dan paru-paru rakyat terus dihanguskan,” ujar Andreas.
“Hutan kita tidak butuh birokrat yang pandai merangkai kata hutan kita butuh seorang teknokrat rimbawan yang mengerti bagaimana merawat akar, tanah, dan air,” kata dia.
