Jakarta — Peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta untuk melontarkan kritik terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se, menilai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 belum sepenuhnya dirasakan rakyat.
Menurut dia, kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan. Ia menilai negara masih menghadapi persoalan serius berupa ketimpangan ekonomi, tekanan terhadap kelompok pekerja, persoalan agraria, pengangguran, hingga tingginya beban utang negara.
“Di usia 81 tahun kemerdekaan, rakyat justru dihadapkan pada perjuangan untuk bertahan hidup. Kalau kemerdekaan hanya dirasakan sebagai seremoni, sementara rakyat harus berjibaku memenuhi kebutuhan dasar, maka kita perlu bertanya kembali: untuk siapa kemerdekaan itu?” kata Dendy, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis kepada Journalreportase.com, Senin (17/8/2026).
Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilainya masih dibayangi ketergantungan terhadap utang. Ia menyoroti data keuangan negara yang menyebut total utang pemerintah mencapai sekitar Rp10.293 triliun, dengan pembayaran pokok dan bunga utang yang menyerap porsi besar penerimaan negara.
“APBN seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan justru semakin membebani generasi mendatang. Ketika penerimaan negara tersedot untuk membayar utang, ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan rakyat tentu menjadi persoalan,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kritik GMNI terhadap praktik ekonomi yang dianggap terlalu berpihak kepada kepentingan modal dan kelompok oligarki. Deodatus mengatakan semangat Marhaenisme menempatkan rakyat kecil sebagai subjek utama pembangunan.
“Ketika petani kehilangan tanah, buruh masih berhadapan dengan upah yang rendah, pedagang kaki lima digusur, dan anak muda menghadapi sulitnya lapangan pekerjaan, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi. Negara harus memastikan pertumbuhan itu benar-benar dirasakan rakyat,” ucapnya.
Ia mengingatkan kembali gagasan Bung Karno mengenai Trisakti dan kedaulatan ekonomi-politik. Bagi GMNI DKI, kemerdekaan politik harus berjalan beriringan dengan kemandirian ekonomi dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Atas kondisi tersebut, DPD GMNI DKI Jakarta menyatakan menolak kebijakan yang dinilai semakin memperbesar ketergantungan ekonomi terhadap utang serta mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan fiskal nasional.
GMNI DKI juga menyerukan penguatan kedaulatan ekonomi nasional, perlindungan terhadap petani dan buruh, penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda, serta penguatan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Semangat kemerdekaan harus dikembalikan kepada rakyat. Mahasiswa, buruh, petani, dan rakyat miskin kota harus terus mengawal jalannya pemerintahan agar kekuasaan tidak menjauh dari amanat konstitusi,” tandas dia.
Ia menegaskan GMNI DKI akan terus menyuarakan kritik terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dari cita-cita Proklamasi dan amanat konstitusi.
“Revolusi belum selesai. Kemerdekaan bukan sekadar upacara dan perlombaan, tetapi perjuangan untuk memastikan rakyat benar-benar berdaulat, sejahtera, dan terbebas dari segala bentuk penindasan,” bebernya.
