JAKARTA-JOURNALREPORTASE- Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026), memberikan gambaran arah pembangunan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rata-rata Rp17.500 per dolar AS, serta defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Bamsoet, target tersebut cukup berani mengingat perekonomian Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Karena itu, RAPBN 2027 harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kesehatan dan stabilitas ekonomi nasional.
“Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tentu bukan pekerjaan mudah. Tetapi saya melihat target ini penting untuk mendorong Indonesia bergerak lebih cepat. Yang harus kita pastikan, pertumbuhan itu benar-benar terasa di masyarakat. Lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, usaha kecil berkembang, dan daya beli tetap terjaga,” ujar Bamsoet usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Bamsoet mengatakan, pencapaian pertumbuhan 6 persen membutuhkan penguatan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga, investasi, industri pengolahan, ekspor, hilirisasi, pariwisata, ekonomi digital, dan UMKM harus bergerak secara bersamaan.
Pemerintah, lanjutnya, juga perlu menjaga kepercayaan dunia usaha agar investasi terus masuk dan perusahaan berani membuka lapangan kerja baru.
Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen menunjukkan fondasi perekonomian nasional masih cukup kuat, tetapi dibutuhkan dorongan tambahan untuk mencapai target 6 persen.
“Kita tidak bisa berharap pertumbuhan 6 persen hanya dari belanja pemerintah. Dunia usaha harus ikut bergerak, investasi harus masuk, industri dan UMKM harus berkembang. Pemerintah tugasnya menciptakan iklim usaha yang nyaman, memberikan kepastian hukum dan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Kalau sektor swasta dan ekonomi rakyat bergerak, lapangan kerja akan ikut terbuka,” kata Bamsoet.
Di sisi fiskal, Bamsoet mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan negara. Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan sekitar Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu mengelola pembiayaan secara hati-hati agar kesehatan fiskal tetap terjaga. Target defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB menunjukkan pemerintah masih berupaya menjaga batas aman fiskal.
Namun, Bamsoet menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita tentu harus menjaga agar keuangan negara tetap sehat. Tetapi penghematan juga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pangan, energi, infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja ikut terpangkas, sementara belanja yang kurang penting masih berjalan. Setiap rupiah APBN harus dilihat manfaatnya. Kalau memberikan dampak besar bagi masyarakat dan ekonomi, harus diprioritaskan,” urainya.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran itu juga menilai delapan prioritas pemerintah dalam RAPBN 2027 telah menyentuh berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur dan perumahan; penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa; dan penurunan kemiskinan.
Meski demikian, Bamsoet menegaskan setiap program harus memiliki indikator hasil yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, program ketahanan pangan harus mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Program perumahan harus mempermudah masyarakat memperoleh hunian layak, sementara hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sebelum dipasarkan ke luar negeri.
“Prioritas pemerintah sudah tepat, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Masyarakat harus bisa melihat hasilnya secara langsung. Petani harus semakin sejahtera, harga pangan lebih terjangkau, listrik dan energi tersedia, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, layanan kesehatan semakin mudah, dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah. Itulah indikator sederhana apakah APBN benar-benar berhasil dijalankan,” pungkas Bamsoet. (*)
