JAKARTA- JOURNALREPORTASE – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi sejumlah capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Bamsoet menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo menunjukkan arah pembangunan yang semakin menempatkan kemandirian nasional, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan dan energi, penguatan ekonomi, serta efisiensi tata kelola negara sebagai prioritas.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah capaian ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi semester I 2026 sebesar 5,45 persen. Realisasi investasi hingga semester I 2026 mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Sementara itu, sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
“Pidato Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintahan telah bekerja dengan arah dan target yang semakin jelas, yaitu membangun kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perang dagang, perubahan rantai pasok, dan tekanan ekonomi dunia, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan dan menarik investasi. Ini patut diapresiasi,” ujar Bamsoet seusai menghadiri sidang di Kompleks Parlemen, Senayan.
Namun, Bamsoet mengingatkan agar capaian makroekonomi tersebut terus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, penguatan kelas menengah, dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
Salah satu capaian yang dinilai penting, lanjut Bamsoet, adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun. Pemerintah juga telah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk serta menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen.
Kebijakan tersebut dinilai strategis karena biaya produksi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya saing petani.
Meski demikian, pemerintah masih perlu memperkuat sejumlah komoditas yang belum sepenuhnya mandiri melalui peningkatan produktivitas, kepastian harga, pembangunan irigasi, mekanisasi pertanian, dan regenerasi petani.
“Swasembada pangan merupakan fondasi kedaulatan negara. Ketika Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri, kita memiliki ketahanan yang jauh lebih kuat menghadapi gejolak dunia,” kata Bamsoet.
Ia juga meminta pemerintah memastikan harga hasil panen tetap memberikan keuntungan yang layak bagi petani.
Peningkatan produktivitas, menurutnya, harus diikuti dengan perbaikan distribusi dan rantai pasok agar petani tidak kehilangan margin akibat biaya distribusi maupun ketidakseimbangan posisi tawar.
Di sektor ekonomi, Bamsoet menilai pertumbuhan 5,45 persen pada semester I 2026 menjadi sinyal positif bagi ketahanan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
Presiden juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, yang disebut sebagai pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
“Saya sepakat dengan penekanan Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan sarana penting untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Angka pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti tanpa diikuti pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan biaya hidup yang terkendali,” tutur Bamsoet.
Karena itu, ia mendorong pemerintah terus memperkuat industri nasional, hilirisasi, UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor padat karya agar pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Selain sektor pangan dan ekonomi, Bamsoet turut memberikan apresiasi terhadap reformasi besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN) melalui Danantara.
Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari restrukturisasi dan menargetkan jumlah BUMN paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026. Restrukturisasi tersebut disebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun, antara lain melalui pengurangan biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, serta perjalanan dinas.
Di sisi lain, dividen BUMN kepada negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun atau meningkat 67 persen dibandingkan 2024.
“Reformasi BUMN merupakan langkah yang berani dan penting karena terlalu banyak perusahaan negara yang tidak produktif justru dapat membebani keuangan negara. BUMN harus diisi oleh perusahaan yang sehat, profesional, produktif, dan mampu menciptakan nilai tambah,” ujar Bamsoet.
Ia menekankan, restrukturisasi BUMN harus tetap dijalankan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan demikian, reformasi yang dilakukan tidak sekadar mengurangi jumlah perusahaan negara, tetapi benar-benar meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian dan penerimaan negara.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tersebut hadir Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B. Najamudin, para anggota MPR, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan partai politik, serta para duta besar negara sahabat.
Bamsoet berharap berbagai capaian yang telah disampaikan Presiden dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian dan daya saing Indonesia, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
