Mataram — Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Pendidikan Mandalika (HMPS Magister PKO UNDIKMA), Ainun Samidah, mengkritik dukungan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman terhadap Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal untuk maju sebagai calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030.
Ainun menilai dukungan tersebut tidak etis karena disampaikan ketika tahapan Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musorprov KONI NTB baru memasuki proses pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon.
“Yang terjadi bukan sekadar dukungan biasa. Ini adalah intervensi terselubung yang dilakukan di luar koridor aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART KONI,” kata Ainun dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menurut Ainun, KONI Pusat memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi olahraga di daerah. Namun kewenangan itu, kata dia, tidak semestinya digunakan untuk memberikan dukungan terbuka kepada salah satu kandidat ketika proses pemilihan masih berlangsung.
“KONI Pusat seharusnya hadir sebagai pengawas yang netral dan penengah yang adil, bukan sebagai tim sukses bagi calon tertentu,” ujarnya.
Ainun menyoroti pernyataan Marciano yang mengajak pihak-pihak terkait mendukung Lalu Muhamad Iqbal sebagai Ketua KONI NTB. Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi mempengaruhi pemilik suara dalam Musorprov.
Ketua HMPS Magister PKO UNDIKMA itu mengatakan dukungan dari pimpinan pusat pada tahap awal pemilihan dapat menciptakan persepsi adanya calon yang mendapat restu organisasi pusat.
“Ini sama saja dengan memberikan sinyal kuat kepada seluruh cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota tentang siapa yang direstui pusat,” ucap Ainun.
Ia meminta proses pemilihan Ketua KONI NTB tetap berjalan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mekanisme organisasi.
Ainun juga mengingatkan agar penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XXII 2028 di NTB tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan etika dan mekanisme organisasi.
Menurut dia, keberhasilan olahraga NTB tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan PON, tetapi juga keberlanjutan pembinaan atlet dan pengembangan ekosistem olahraga.
“Pembinaan atlet butuh waktu bertahun-tahun, bahkan dekade. Jika kepemimpinan KONI NTB ditentukan oleh intervensi dan kepentingan politik sesaat, maka keberlanjutan pembinaan atlet akan terancam,” ujarnya.
Ia menilai perebutan posisi Ketua KONI NTB menjelang PON 2028 semestinya tidak membuat proses organisasi kehilangan independensinya. PON, kata dia, bukan tujuan akhir pembangunan olahraga di NTB.
“Tuan rumah PON itu bagus untuk prestasi kita, tetapi itu bukan tujuan akhir dari prestasi olahraga di NTB. Tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan, melahirkan atlet-atlet berprestasi secara konsisten, dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat NTB dari dunia olahraga,” kata Ainun.
Ainun berharap seluruh pihak, termasuk KONI Pusat, menghormati tahapan Musorprov yang sedang berjalan. Ia mengatakan mahasiswa dan kalangan akademisi olahraga akan ikut mengawasi proses pemilihan tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa pemimpin KONI NTB ke depan adalah sosok yang lahir dari proses yang bersih, adil, dan bermartabat—bukan karena ‘restu’ dari atas,” tegasnya.
