Jakarta — Front Anti Militerisme & Investasi bersama Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia melontarkan kritik keras terhadap kebijakan negara di Papua yang mereka nilai semakin mengarah pada militerisasi wilayah adat dan ekspansi investasi skala besar.
Dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta, 29 Juni 2026, disebutkan jika situasi di Kabupaten Paniai sebagai gambaran krisis berkepanjangan yang juga terjadi di berbagai wilayah Papua.
Kabupaten Paniai yang berada di wilayah pegunungan Papua Tengah, disebut sebagai daerah dengan keragaman suku seperti Mee, Moni, Wolani, serta sub-suku lainnya. Wilayah yang dahulu dikenal pada masa kolonial Belanda sebagai Wissel Meeren itu kini dinilai menghadapi konflik baru yang bersumber dari kebijakan negara.
Dalam rilis tersebut, para aktivis menyoroti tiga isu utama yang dianggap paling memicu ketegangan, yakni rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB), masuknya perusahaan tambang dan investasi, serta penempatan aparat militer di sejumlah distrik.
Mereka menolak rencana pembentukan sejumlah DOB baru seperti Kabupaten Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, Wedauma, Auyatadi, dan Paniai Utara. Menurut mereka, kebijakan pemekaran justru berpotensi memperluas konflik dan memperlemah kontrol masyarakat adat atas tanah.
Selain itu, juga mendesak pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) dan IUPK sejumlah perusahaan yang disebut beroperasi di Papua, termasuk PT Freeport Indonesia serta beberapa perusahaan tambang lain. Mereka menilai ekspansi industri ekstraktif telah mengancam ruang hidup masyarakat adat.
“Pengiriman militer organik dan non-organik di sejumlah distrik seperti Ekadide, Komopa, Aradide, Obano, Yagai, Bayabiru, dan Bibida telah menciptakan rasa takut di tengah masyarakat,” bunyi pernyataan rilis tersebut.
Mereka juga menyinggung rencana pembangunan kawasan strategis nasional (PSN), termasuk proyek food estate di Papua Selatan yang disebut mencapai jutaan hektare. Kebijakan itu, menurut mereka, telah mengubah fungsi hutan dalam skala besar dan berdampak pada masyarakat adat.
Dalam pernyataannya, kelompok ini menilai pendekatan pembangunan di Papua masih berwatak “militeristik” dan tidak berpihak pada masyarakat lokal. Mereka menyebut konflik agraria, penggusuran tanah adat, hingga pengungsian warga sebagai dampak yang terus berulang.
Menurut mereka, bukan hanya terjadi di Paniai, tetapi juga di berbagai wilayah lain di Papua dari Sorong hingga Merauke.
Atas dasar itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan DOB di Papua, pencabutan izin pertambangan, penarikan aparat militer dari wilayah sipil, penghentian proyek strategis nasional di Papua, pembebasan tahanan politik Papua, hingga pembukaan akses jurnalis internasional.
Mereka juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan gratifikasi dalam penerbitan izin pertambangan yang melibatkan pejabat daerah, serta meminta pemerintah mengakui dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
Selain itu, mereka menolak rencana pembangunan fasilitas militer baru dan bandara antariksa di Biak, serta menyerukan pencabutan otonomi khusus Papua.
“Kami melihat apa yang terjadi di Papua sebagai pola kolonialisme modern yang dibungkus investasi dan pembangunan,” demikian rilis tersebut.
