JAKARTA – Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Poros Mahasiswa Jakarta Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT PLN, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
Massa mendesak adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PLN serta meminta dugaan berbagai persoalan tata kelola di tubuh perusahaan pelat merah itu diusut secara transparan.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa spanduk, poster, pengeras suara, serta kendaraan komando. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari dugaan penyimpangan dana CSR, evaluasi kepemimpinan direksi, hingga persoalan pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat terjadi di Sumatera.
Koordinator aksi, Debi Abiyanto Saputra, dalam orasinya menilai kondisi yang terjadi di tubuh PLN mencerminkan adanya persoalan serius dalam tata kelola perusahaan.
“Krisis yang melanda PT PLN saat ini memotret dengan jelas bagaimana hancurnya pilar integritas di tingkat daerah telah mengorbankan profesionalisme kerja,” ujar Debi.
Turut disoroti insiden blackout yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Mereka menilai peristiwa tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar penyebabnya dapat diketahui secara terbuka.
“Pemadaman total se-Sumatera bukan sekadar gangguan biasa. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pemeliharaan dan mekanisme pengamanan kelistrikan,” kata Debi.
Selain itu, pihaknya juga mempersoalkan pengelolaan dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN dan memandang perlu diaudit oleh pihak independen.
“Kami menuntut dilakukan audit independen dan menyeluruh terhadap pengelolaan dana CSR PLN guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi maupun nepotisme,” tegasnya.
Kemudian, mengkritik keputusan pemberhentian sejumlah pejabat PLN daerah yang disebut dilakukan secara mendadak. Mereka menduga langkah itu dilakukan untuk meredam kritik publik pasca berbagai persoalan yang mencuat.
“Pencopotan kepala PLN daerah secara mendadak terindikasi sebagai upaya cuci tangan dan pengorbanan pihak di daerah untuk meredam amarah publik,” bebernya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak PT PLN terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.
