Journal Reportase
News

Gelar Nobar Film Pesta Babi, HIMA Hukum Unusia Kecam Tindakan Rezim Hancurkan Tanah Papua

JAKARTA – Film dokumenter pesta babi membuat terang benderang pandangan publik terkait kerusakan lingkungan di tanah Papua yang dilakukan oleh negara dengan dalih untuk pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Demikian ditegaskan Ketua HIMA Hukum Unusia Kabinet Mahardika, Ishaq, kepada awak media usai acara nobar film pesta babi yang digelar pihaknya di aula Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026) malam.

“Hari ini kami telah melaksanakan nobar film pesta babi yang mana film tersebut sangat ramai diperbincangkan di media sosial.Ada beberapa kampus yang dilarang bahkan diberhentikan ketika melakukan nobar filmnya. Sehingga menjadi penasaran kita tentang apa sih isi filmnya,” kata Ishaq.

“Tetapi ketika melihat film ini kami banyak menilai bahwa visi misi pemerintah terkait swasembada pangan malah merusak lingkungan dan tanah adat orang asli Papua,” tambah dia.

Sementara itu, salah seorang peserta nobar yang juga mahasiswa Semester 4 Fakultas Hukum Unusia, Ahmad, bilang kalau pembabatan hutan lindung di tanah Papua dengan dalih untuk pengerjaan PSN sangat merusak alam dan lingkungan.

“Pemerintah zhalim terhadap rakyat Papua terutama bagi mereka yang terdampak langsung atas PSN.Wajar jika rakyat Papua merasa dirugikan karena tanah adatnya rusak,” ucap Divisi Kajian HIMA Hukum Keluarga Islam Unusia periode 2026-2027 ini.

Sedangkan Handika dan Amin yang merupakan Divisi Advokasi HIMA Hukum Keluarga Islam Unusia periode 2024-2025, mengapresiasi film dokumenter berdurasi 90 menit itu.

“Media jarang menyoroti yang ada di Papua sehingga dengan adanya film ini membuka pemikiran para mahasiswa tentang fakta yang terjadi disana. OPM tidak seganas dan sejahat yang diberitakan media,” bebernya.

Menurutnya, setelah nobar ini akhirnya terkuak bahwa orang Papua malah kebanyakan yang terlantar efek PSN.”Malah meningkatnya totalitarianisme atau pembungkaman masyarakat Papua. Pemerintah selayaknya merangkul dan menghumanisasi sebagai contoh pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Related posts

Dituntut 2 Tahun 6 Bulan, Ibu Sumie Ajukan Pledoi atas Dugaan Penggelapan Harta Gono-Gini

redaksi JournalReportase

STIHP Pelopor Bangsa Laporkan Dugaan Pemalsuan Ijazah, Nama Pablo Benua dan Rey Utami Ikut Terseret

redaksi JournalReportase

BEBAN APBN INDONESIA BERTAMBAH BERAT

redaksi JournalReportase

Leave a Comment