JAKARTA -JOURNALREPORTASE- Menindaklanjuti proses hukum dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto kini tengah mempersiapkan susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) guna memimpin jalannya persidangan etik bagi para terduga pelanggar dari internal kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa seluruh rangkaian penegakan disiplin dan etika profesi ini akan dijalankan secara transparan. Ia memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi personel yang terlibat dalam perkara pidana ini.
”Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ujar Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menambahkan, perangkat sidang etik secara keseluruhan akan segera ditentukan dalam waktu dekat oleh Kapolri.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto telah memberikan peringatan keras terhadap siapa pun yang terlibat dalam kasus ini.
Berbicara dalam konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Suyudi mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi kepolisian.
”Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas. Ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi menciderai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan pemuda harus di belakang saya,” tegas Suyudi di hadapan para pemuda.
Dalam perkembangannya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka atas sangkaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, sementara tersangka berinisial SU belum ditahan dengan pertimbangan kondisi kesehatan.
