JAKARTA- JOURNALREPORTASE – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan perlindungan komprehensif serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi kepada para korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Komitmen tersebut disampaikan menyusul pengungkapan tujuh perkara TPPO oleh Polda Metro Jaya beserta jajaran polres yang berhasil mengidentifikasi total 30 orang korban.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, menjelaskan bahwa pihaknya berperan aktif dalam memberikan perlindungan serta pendampingan secara menyeluruh selama proses hukum berjalan. Berbagai layanan yang disediakan meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, hingga fasilitasi pemenuhan hak restitusi bagi para korban.
“Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antarlembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” ujar Wawan, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data dari rangkaian pengungkapan perkara tersebut, dari total 30 korban yang teridentifikasi, rinciannya terdiri atas 23 orang laki-laki, tiga orang perempuan dewasa, serta empat orang anak perempuan.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya tetap fokus menjalankan proses penyidikan dan penegakan hukum secara profesional. Langkah penegakan hukum ini mencakup pengumpulan alat bukti, pendalaman peran terhadap 19 tersangka yang telah diamankan, hingga pemberkasan perkara.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan beriringan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memproses para tersangka sesuai dengan hukum yang berlaku sekaligus berkoordinasi erat dengan LPSK serta lembaga terkait lainnya.
“Penyidik fokus mengungkap perkara dan memproses para tersangka sesuai hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, kami berkoordinasi dengan LPSK agar korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan, dengan tetap menjaga privasi mereka,” kata Kombes Budi.
Upaya pemulihan korban ini turut melibatkan kerja sama lintas lembaga. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo, menyampaikan bahwa penanganan TPPO tidak berhenti sebatas pada proses penyidikan saja, melainkan juga menaruh perhatian penuh pada kondisi serta kebutuhan jangka panjang para korban.
Sementara itu, Nurhayati dari UPT P3A DKI Jakarta menambahkan bahwa layanan pemulihan diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan spesifik masing-masing korban.
Layanan tersebut mencakup pendampingan hukum serta psikologis, rujukan, hingga penyediaan perlindungan sementara di rumah aman yang siap diakses selama 24 jam penuh dalam tujuh hari.
Menutup rangkaian penanganan kasus ini, Polda Metro Jaya turut mengimbau kepada masyarakat luas agar tidak menyalahkan korban (victim blaming) maupun menyebarkan identitas mereka demi menjaga keamanan psikologis korban.
Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan kasus perdagangan orang juga diimbau agar segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau memanfaatkan Layanan Polisi 110.
