JAKARTA- JOURNALREPORTASE Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar Irjen AS dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang berupa penyadapan secara tidak profesional.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa putusan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menegakkan disiplin serta kode etik profesi secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
”Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Sidang etik yang memakan waktu panjang tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Jalannya persidangan dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol. Roma Hutajulu, sebagai Wakil Ketua Komisi, serta tiga anggota komisi lainnya.
Dalam persidangan, majelis KKEP menyatakan Irjen AS terbukti melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH. Menanggapi putusan tersebut, Irjen AS langsung menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding itu akan diproses melalui mekanisme Komisi Banding yang berlaku.
Johnny menegaskan bahwa institusinya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh personel Polri. Setiap anggota diwajibkan menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta kode etik profesi.
Pelaksanaan sidang KKEP ini turut mendapat pengawasan dari pihak eksternal. Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, S.H., hadir langsung di lokasi untuk memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak-hak setiap pihak yang terlibat.
”Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.
Selain perkara etik Irjen AS, Polri juga menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah kasus lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Johnny menyebutkan bahwa Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri untuk mendalami informasi tersebut.
Sementara itu, proses penyelidikan terkait kasus dugaan illegal tapping, illegal access, serta perusakan data elektronik masih terus berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ke depan, Polri menjadwalkan sidang KKEP lanjutan untuk penanganan pelanggaran lainnya pada pekan depan secara transparan. Johnny mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal proses hukum dan pembenahan internal ini demi meningkatkan integritas institusi Kepolisian.
