JAKARTA – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat menggelar aksi unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026.
Aksi dengan tajuk “Negara Terbakar, Kesejahteraan Hangus” itu digelar untuk mengevaluasi dua tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Aksi demonstrasi yang hari ini kami laksanakan adalah dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran selama dua tahun pemerintahannya. Momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat kembali sejauh mana pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mewujudkan janji-janjinya yang dituangkan dalam delapan butir Asta Cita mereka itu,” kata Ketua Presidium PMKRI Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus Taek.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan dua spanduk berukuran besar bertuliskan “Copot Menteri Kehutanan” dan “Copot Menteri Hak Asasi Manusia”. Dua kementerian itu menjadi sorotan utama PMKRI Jakarta Pusat terkait kinerja selama dua tahun pemerintahan.
Sorotan pertama diarahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. PMKRI menilai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tiga pulau – Kalimantan, Sumatera, dan Papua – bertolak belakang dengan komitmen kesembilan Asta Cita yang menekankan penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan.
“Dalam butir kesembilan Asta Cita terdapat komitmen untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, akan tetapi yang saat ini terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar secara bersamaan di tiga pulau yaitu Kalimantan, Sumatera dan Papua,” kata Yohanes yang akrab disapa Jho Lau.
Menurut dia, kebakaran tersebut patut dicurigai terdapat agenda setting yang direncanakan sebelumnya dan pihak yang diduga kuat adalah Menteri Kehutanan.
“Kemana Kementerian Kehutanan? Kenapa tidak melakukan langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sebelumnya, padahal kementerian ini mempunyai tugas untuk mencegah agar hutan tidak terbakar. Kalau sudah terbakar separah ini kan akan sangat repot untuk dipadamkan, dan yang menanggung semua itu adalah masyarakat, bukan hanya di dalam negeri tetapi masyarakat internasional,” ujarnya.
Yohanes menilai kebakaran itu merupakan tanggung jawab Menteri Kehutanan dan harus dicurigai ada kelelaian atau kesengajaan di dalamnya. “Oleh karena PMKRI Jakarta Pusat melayangkan tuntutan untuk mencopot Raja Juli Antoni dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan,” katanya.
Selain Menteri Kehutanan, PMKRI juga menyoroti kinerja Kementerian HAM yang dijabat Natalius Pigai. Yohanes menyebut komitmen penguatan HAM tercantum dalam butir kesatu Asta Cita, namun penegakannya dalam dua tahun terakhir tidak menunjukkan perbaikan.
Karena itu, PMKRI Cabang Jakarta Pusat menuntut Menteri HAM dicopot dan digantikan dengan figur yang lebih kompeten dalam penuntasan pelanggaran HAM.
“Data-data yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga riset terlihat jelas bahwa kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masih dan sering terjadi hingga saat ini. Di Papua misalnya pelanggaran HAM sering terjadi dan dicurigai pelakunya adalah aparat negara sendiri,” ucap dia.
“Kejadian seperti ini kemana Kementerian Hak Asasi Manusia? Apa saja yang selama ini dikerjakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi? Persoalan ini tidak semata sistemnya yang kurang baik namun orang di balik kementerian tersebut tidak kompeten,” sambungnya.
