JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Universitas Bung Karno (UBK) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Menara Danareksa, Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026). Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kondisi ekonomi nasional, hingga polemik revisi Undang-Undang Polri.
Massa aksi menilai berbagai persoalan yang terjadi saat ini merupakan gambaran dari lemahnya tata kelola pemerintahan dalam menjalankan program-program strategis nasional. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menimbulkan berbagai polemik di tengah masyarakat.
Dalam orasinya, perwakilan massa aksi menyampaikan bahwa pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pasca munculnya kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya tidak boleh dipandang sebagai penyelesaian masalah secara substansial.
“Hari ini negara kita tengah dilanda berbagai permasalahan. Salah satu yang paling terlihat adalah berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pergantian Kepala BGN tidak boleh menjadi alasan untuk menutup evaluasi terhadap berbagai persoalan yang terjadi sebelumnya,” ujar salah satu orator.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan praktik-praktik yang dinilai merugikan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut serta meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasannya.
Selain isu MBG, massa aksi turut menyoroti kebijakan pemerintah terkait harga BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mereka menilai kenaikan harga BBM akan memicu efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi dan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga BBM agar tidak semakin menyulitkan rakyat Indonesia. Setiap kenaikan harga energi akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat,” tuturnya.
Dalam bidang ekonomi, mahasiswa menilai kondisi perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Mereka meminta pemerintah lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Aksi tersebut juga menyoroti pembahasan RUU Polri yang belakangan menjadi perhatian publik. Massa aksi menilai sejumlah substansi dalam rancangan regulasi tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
“RUU Polri harus dibahas secara transparan dan partisipatif. Setiap perubahan regulasi yang menyangkut institusi negara harus mengedepankan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan kepentingan publik,” bebernya.
Aliansi BEM se-UBK menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang dianggap berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.”Kami dari UBK tidak akan diam terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawal jalannya demokrasi,” pungkasnya.
