JAKARTA – JOURNALREPORTASE – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto melakukan kunjungan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Daerah Khusus Jakarta Dr. Sutikno di Kantor Kejati Daerah Khusus Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Pertemuan strategis ini membahas penguatan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, termasuk kesiapan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menegaskan bahwa komunikasi yang intensif antara penyidik kepolisian dan penuntut umum sangat diperlukan guna menciptakan kesamaan persepsi dalam penanganan berbagai perkara. Komunikasi yang terbuka juga ditekankan sebagai solusi cepat apabila kelak ditemukan perbedaan pandangan di lapangan, sehingga dapat dibahas dan dievaluasi bersama secara komprehensif.
“Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara Polda Metro Jaya dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Koordinasi yang baik penting untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Komjen Pol. Dadang Hartanto.
Senada dengan Kapolda, Kajati Daerah Khusus Jakarta Sutikno turut menekankan pentingnya membangun koordinasi yang erat antara penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal penanganan perkara.
Menurutnya, langkah kolaboratif seperti komunikasi sejak penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga pelaksanaan gelar perkara bersama menjadi kunci utama dalam menyamakan persepsi hukum demi mendukung proses penanganan yang profesional serta akuntabel.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum ini merupakan prasyarat mutlak agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar lembaga agar proses penegakan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkas Budi Hermanto.
