Sejak 2019 hingga detik ini tahun 2026, kabupaten Intan Jaya menjadi salah satu wilayah di Papua Tengah yang mengalami eskalasi konflik bersenjata antara TNI/POLRI dan TPNPB. Konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang hampir 7 tahun dan berdampak luas terhadap masyarakat sipil di kabupaten Intan Jaya.
Permasalahan konflik bersenjata di Intan Jaya tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan faktor keamanan yang mempengaruhi setiap sektor seperti sektor sosial, politik, ekonomi, dll.
Konflik ini menyebabkan situasi keamanan menjadi tidak stabil dalam jangka panjang. Militerisasi ranah sipil, penempatan aparat keamanan dan pos-pos militer di wilayah pemukiman masyarakat sipil, sehingga masyarakat kehilangan rasa hidup aman dalam menjalankan aktivitasnya hingga detik ini.
Kemudian juga dampak konflik bersenjata dari 2019-hari ini menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan, trauma psikologis, hilangnya mata pencaharian serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, sehingga warga Intan Jaya pada mengungsi ke daerah tetangga.
Sisi lain dari situasi ini adalah aparat melakukan penangkapan sewenang-wenang, penculikan, pembunuhan tanpa prosedur hukum, dan yang paling ekstrim dan paling brutal yang dilakukan oleh aparat TNI non organik lebih tepatnya Koops Habema dan satgas Rajawali 2 (terdiri dari yonif 500 dan yonif 712) adalah “Genosida” atau Pembantaian massal.
Pada saat itu tepatnya di hari rabu, 15 Oktober 2025 Aparat menembak mati 15 orang di kampung Soagama, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. 15 orang tersebut adalah 4 TPNPB yakni, Kaus Lawiya, Roni Lawiya, Ipe Kogoya, Poli Kogoya, Oro Lawiya, dan 9 warga sipil yakni, Januarius Murib, Pisen Kogoya, Sepi Lawiya, Agus Kogoya, Umpinus Tabuni, Agopani Tipagau (Mono), Winina Mirip (ibu rumah tangga), Sakaria Kogoya, serta 2 orang lainnya belum teridentifikasi, dan dampak dari kebrutalan aparat tersebut 148 orang mengungsi ke distrik Hitadipa.
Maka dalam momentum ini dalam rangka mengingat 1 tahun peristiwa “SOAGAMA BERDARAH”. Kami dari Forum Komunikasi Mahasiswa/I Intan Jaya (FKMI) Nabire menyerukan dan menyatakan sikap.
1. Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini Lembaga legislatif dan eksekutif yakni, Bupati Intan Jaya, DPRD Intan Jaya, DPR Provinsi Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, MRP Papua Tengah, dan tim penanganan konflik segera Investigasi Kasus Soagama Berdarah
2. Kami Mendesak kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen Syafrie Syamsoeddin, dan presiden republik Indonesia segera Tarik 34 pos militer non organik di setiap kampung-kampung hingga ke pelosok-pelosok tanpa sepengetahuan dan seijin Masyarakat adat pemilik hak ulayat di kabupaten Intan Jaya
3. Militer non organik di kabupaten Intan Jaya segera hentikan aktivitas, kriminalisasi warga sipil, anak sekolah dan Gembala
4. Lembaga DPRD Intan Jaya, DPR Provinsi, dan MRP Segera mengesahkan undang-undang PERDA perlindungan warga sipil, dari ancaman militer
5. Pemerintah Intan Jaya dan pemerintah provinsi papua Tengah segera hentikan Pembangunan fisik termasuk jln trans, projek penambangan liar dan fokuskan pada SDM Segera Tarik Militer Organik dan non organik di kabupaten Intan Jaya dan di seluruh Tanah Papua
6. Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini Lembaga legislative dan eksekutif yakni, Bupati Intan Jaya, DPRD Intan Jaya, DPR Provinsi Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, MRP Papua Tengah segera memfasilitasi Mahasiswa dan beberapa tokoh yang ada di kabupaten Intan Jaya untuk berdialog dengan Menteri pertahanan dan presiden Prabowo Subianto
7. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi rakyat Papua.
Korlap Umum
Jonatan Sani
Wakorlap
Penius Selegani
