Journal Reportase
News

SMUK Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Maluku Utara Usai Kecelakaan Maut PT ANI

HALMAHERA TIMUR — Solidaritas Mahasiswa Untuk Keadilan (SMUK) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi kinerja Kapolda Maluku Utara setelah kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan berat dalam aktivitas operasional PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) di Kabupaten Halmahera Timur.

Kecelakaan itu menewaskan Jumanta, warga Desa Dorolamo Jaya, Kecamatan Maba Tengah. Peristiwa terjadi pada Ahad, 27 September 2026, sekitar pukul 06.00 WIT di perempatan dekat Pos Jaga PT ANI, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba. Polisi menyebut kecelakaan melibatkan sepeda motor Kawasaki DG 6379 X dengan kendaraan berat R10 jenis Howo 380 yang keluar dari area perusahaan menuju jalan raya.

SMUK menilai perkara tersebut tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan pengemudi kendaraan berat. Mereka meminta aparat mengusut rangkaian prosedur operasional perusahaan, termasuk standar pengoperasian kendaraan berat, kelayakan kendaraan, mekanisme keluar-masuk kendaraan, sistem pengamanan ketika kendaraan melintasi jalan umum, kondisi perempatan dan jalan crossing, hingga keberadaan petugas pengatur lalu lintas.

“Kapolri wajib mengusut seluruh rangkaian prosedur karena ini berkaitan dengan nyawa manusia. Jika ditemukan kesalahan atau pelanggaran, maka harus diproses dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata SMUK dalam pernyataannya.

SMUK juga meminta kompetensi operator kendaraan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lalu lintas diperiksa. Menurut mereka, penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan alat bukti, bukan berhenti pada dugaan awal terhadap pengemudi.

Sorotan terhadap sistem pengamanan kendaraan perusahaan mencuat setelah PT ANI, sebagaimana diberitakan MalutPost, menyebut kendaraan yang terlibat merupakan milik PT Pesona Indo Makmur (PIM), mitra PT ANI. Perusahaan menyatakan kendaraan pada prinsipnya mendapat pengamanan petugas saat melintasi jalan umum, tetapi masih melakukan investigasi untuk memastikan apakah petugas berada di lokasi ketika kecelakaan terjadi.

SMUK juga menyoroti persoalan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur Dwi Cahyono menyatakan PT ANI belum menyusun dokumen Andalalin meski telah diminta sejak 2025. Dishub sebelumnya juga meminta perusahaan memasang rambu, menjaga alur pergerakan kendaraan, serta membersihkan dan menyiram jalan crossing secara rutin.

Atas persoalan tersebut, SMUK meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Maluku Utara terkait penanganan perkara, meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan penghentian sementara kegiatan produksi PT ANI berdasarkan hasil pemeriksaan dan kewenangan hukum, serta meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait melakukan pemeriksaan K3 terhadap PT ANI dan perusahaan mitranya.

SMUK juga mendesak kepolisian mengusut kecelakaan secara menyeluruh, termasuk sistem pengawasan kendaraan berat dan prosedur operasional perusahaan. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kepatuhan PT ANI terhadap kewajiban Andalalin dan menjatuhkan sanksi apabila pemeriksaan resmi menemukan pelanggaran.

Kecelakaan tersebut kini menjadi perhatian DPRD Halmahera Timur. Dalam rapat dengar pendapat pada 30 September 2026, DPRD turut mempertanyakan kelengkapan dokumen Andalalin dan penerapan K3 PT ANI setelah kecelakaan yang menewaskan Jumanta.

SMUK menegaskan satu korban jiwa semestinya menjadi momentum untuk memastikan aktivitas kendaraan berat perusahaan yang bersinggungan dengan jalan umum tidak mengabaikan keselamatan masyarakat. Mereka meminta proses hukum berjalan transparan dan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Related posts

Catat, Ini Langkah Pemprov DKI Antisipasi Risiko Penyebaran PMK Serta LSD Jelang Idul Adha 2026

redaksi JournalReportase

Bahas Fikih Peradaban, Gerakan Indonesia Optimis Gelar Diskusi Libatkan PB MDHW dan CISS

redaksi JournalReportase

FRAT Soroti Penguasaan Kawasan Hutan PT Singlurus Pratama

redaksi JournalReportase

Leave a Comment

KLIK BAHASA BERITA»