JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) akan menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Diskusi tersebut mengangkat tema “Ketimpangan Agraria di Indonesia dan Urgensi Pengesahan Undang-Undang Reforma Agraria”.
Diskusi dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 19 September 2026, mulai pukul 12.30 WIB hingga selesai. Kegiatan digelar secara hybrid, yakni luring di Kantor Yayasan Marinda, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan daring melalui Zoom.
Sejumlah narasumber dari kalangan organisasi masyarakat sipil, parlemen, akademisi, dan internal GMNI dijadwalkan hadir dalam forum tersebut.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menjadi salah satu narasumber. Dari parlemen, hadir I Nyoman Parta, S.H., selaku Kapoksi PDI-P di Badan Legislasi DPR RI, serta Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Perspektif akademik akan disampaikan Kepala Pusat Studi Agraria IPB, Dr. Bayu Eka Yulian. Sementara DPP GMNI diwakili Rifat Hakim, S.Sos., Ketua DPP GMNI Bidang Reforma Agraria.
Diskusi akan dipandu Adi Suherman Tebwaiyanan, S.E., M.M., Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP GMNI.
Tema diskusi menempatkan persoalan ketimpangan agraria sebagai salah satu isu utama yang akan dibahas. Selain memetakan persoalan agraria di Indonesia, forum tersebut juga diarahkan untuk membicarakan kebutuhan terhadap regulasi mengenai reforma agraria.
Bagi GMNI, isu reforma agraria berkaitan dengan persoalan penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah. Karena itu, pembahasan mengenai regulasi reforma agraria dinilai perlu ditempatkan dalam konteks persoalan agraria yang masih berlangsung.
Forum tersebut juga mempertemukan perspektif masyarakat sipil, pembuat kebijakan, akademisi, dan organisasi mahasiswa. Perbedaan perspektif dari para narasumber diharapkan menjadi bagian dari pembahasan mengenai arah kebijakan reforma agraria.
