JAKARTA – Forum Sipil Bersuara (Forsiber) mendesak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk segera mengusut sumber kebocoran data pemilik kendaraan Toyota Fortuner yang digunakan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.
Ketua Forsiber, Hamdi Putra, bilang kalau polemik yang berkembang saat ini tidak lagi sekadar menyangkut perdebatan politik terkait aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan telah memasuki ranah serius perlindungan data pribadi.
Kasus tersebut mencuat setelah Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu mengungkap identitas pemilik kendaraan yang digunakan Tiyo Ardianto dan mengaitkannya dengan sejumlah tokoh politik melalui hubungan keluarga.
Pihaknya menilai fokus utama yang harus menjadi perhatian publik adalah bagaimana data kepemilikan kendaraan yang bersifat rahasia itu dapat diakses dan disebarluaskan ke ruang publik.
“Ketika identitas pemilik kendaraan tiba-tiba muncul dan dipolitisasi dalam skala nasional, esensi masalahnya bukan lagi tentang afiliasi politik Tiyo Ardianto, melainkan bagaimana informasi rahasia tersebut bisa keluar dari sistem, siapa yang pertama kali mengaksesnya, dan dari mana sumber datanya berasal,” kata Hamdi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).
Ia menegaskan bahwa data kepemilikan kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident) yang dikelola oleh Korlantas Polri dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Menurutnya, akses terhadap data tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas oleh masyarakat umum karena hanya dapat digunakan untuk kepentingan administratif yang sah oleh instansi tertentu, seperti Polri, pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak kendaraan, Jasa Raharja, serta pemilik kendaraan yang bersangkutan.
“Oleh karena itu, mustahil bagi masyarakat umum untuk mengetahuinya secara sah hanya dari penampakan kendaraan di jalanan,” ujarnya.
Forsiber menilai munculnya data kepemilikan kendaraan di ruang publik menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan database negara yang menyimpan informasi jutaan pemilik kendaraan di Indonesia.
Hamdi memperingatkan bahwa apabila data resmi negara dapat diakses dan digunakan sebagai alat untuk menyerang atau membangun narasi politik terhadap seseorang, maka ancaman serupa dapat terjadi terhadap kelompok masyarakat lainnya.
“Pertanyaan krusial ini menyangkut jaminan keamanan data puluhan juta pemilik kendaraan di Indonesia, karena jika database resmi negara dapat dijadikan senjata politik untuk menyerang atau mengintimidasi seorang aktivis mahasiswa, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi jurnalis, akademisi, aktivis antikorupsi, oposisi politik, hingga warga biasa yang menyuarakan kritik terhadap jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Forsiber menyebut kasus yang menimpa Tiyo Ardianto menjadi ujian penting bagi kredibilitas Korlantas Polri dan institusi terkait dalam menjaga kerahasiaan data yang berada di bawah pengelolaan negara.
“Kasus Tiyo Ardianto ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas Korlantas Polri dan institusi terkait untuk membuktikan kemampuan negara dalam menjaga kerahasiaan database Regident,” tutur Hamdi.
Ia meminta aparat terkait memberikan penjelasan yang transparan mengenai asal-usul informasi tersebut serta kronologi akses terhadap data kendaraan yang kemudian beredar luas di masyarakat.
“Sebab jika sumber informasi dan kronologi pembukaan data ini tidak dijelaskan secara transparan, publik berisiko menyimpulkan telah terjadi kebocoran data sistemik atau penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik praktis,” pungkasnya.
