JAKARTA — Kenaikan harga Pertamax kembali memantik kritik publik. Kolektif Merpati menilai kebijakan tersebut tidak hanya membebani masyarakat secara ekonomi, tetapi juga memperlihatkan masalah serius dalam transparansi dan komunikasi kebijakan energi.
Perwakilan Kolektif Merpati, Arief Bobhil, menyebut pola kenaikan harga yang terjadi secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang memadai membuat publik berada dalam posisi pasif dan serba menerima.
“Yang terjadi hari ini sederhana tapi serius: harga naik, tapi penjelasan tidak ikut naik kualitasnya. Masyarakat hanya disodorkan angka akhir tanpa ruang untuk benar-benar memahami kenapa itu terjadi,” ujar Arief kepada Journalreportase.com, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai, kondisi ini menjadi semakin berat bagi masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk bekerja dan menjalankan aktivitas harian, karena kenaikan harga langsung berdampak pada biaya hidup.
Kolektif Merpati juga menyoroti lemahnya transparansi dalam penentuan harga BBM. Meski pemerintah menyebut mekanisme pasar dan harga keekonomian sebagai dasar, rincian perhitungan dinilai tidak disampaikan secara terbuka dan sederhana kepada publik.
“Kalau memang ini mekanisme pasar, maka logikanya juga harus bisa dijelaskan ke pasar—dalam hal ini rakyat. Tapi yang terjadi, komponen harga seperti kurs, harga minyak dunia, dan distribusi seolah jadi ruang gelap yang tidak dijelaskan utuh,” lanjutnya.
Kolektif Merpati menilai kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional jika tidak segera dibenahi dengan komunikasi yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, kenaikan harga yang disebut mencapai lebih dari 30 persen juga dipertanyakan dari sisi proporsionalitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“BBM itu bukan barang sekunder. Ini urat nadi mobilitas ekonomi rakyat. Jadi setiap kenaikan seharusnya tidak hanya dihitung secara teknis, tapi juga secara sosial. Kalau tidak, yang menanggung selalu masyarakat paling bawah,” tegas Arief Bobhil.
