JAKARTA – Aliansi Pemuda Pelajar Maluku (APPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026). Massa aksi mendesak BGN melakukan evaluasi terhadap Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Maluku-Maluku Utara yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Koordinator aksi, Ikbal Tomia, menyampaikan bahwa APPM datang untuk kedua kalinya ke Kantor BGN guna menindaklanjuti tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan BGN Maluku Utara.
“Kami hadir untuk kedua kalinya sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami ingin menyuarakan keresahan masyarakat terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan program BGN di Maluku Utara,” ujar Ikbal dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar Kepala BGN segera mencopot Kepala KPPG Maluku-Maluku Utara. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program dan tata kelola organisasi di wilayah tersebut.
Ikbal menilai terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan BGN, termasuk dugaan pemecatan sepihak terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam program pemenuhan gizi di daerah.
“Kami meminta Ketua BGN yang baru untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan di Maluku. Ada dugaan pemecatan secara sepihak yang dilakukan oleh oknum di lingkungan BGN Maluku Utara. Karena itu kami mendesak agar dilakukan evaluasi dan pencopotan terhadap Kepala KPPG Maluku-Maluku Utara,” katanya.
Massa juga menyoroti dugaan pengondisian pemasok bahan baku dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta BGN melakukan peninjauan lapangan guna memastikan pengelolaan program berjalan sesuai prinsip transparansi dan profesionalisme.
APPM juga menegaskan bahwa Program MGB merupakan prioritas nasional yang harus dijalankan secara akuntabel dan bebas dari kepentingan pribadi.
“Kami mengetahui bahwa BGN merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Karena itu kami tidak ingin ada oknum-oknum yang memanfaatkan anggaran maupun program BGN untuk kepentingan tertentu,” jelasnya.
