Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia & Kader HMI Komisariat H.O.B UNUSIA
Sub Judul:
Ketika Kepentingan Kekuasaan Lebih Bising daripada Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan Hidup
Journalreportase, – Ada yang perlu kita pertanyakan dari cara negara mengurus persoalan lingkungan hidup. Di tengah berbagai perdebatan politik, perebutan pengaruh, dan kepentingan kekuasaan yang hampir selalu memenuhi ruang publik, persoalan kerusakan lingkungan justru kerap berada di pinggir perhatian. Kita begitu mudah mengikuti perdebatan para elite, tetapi sering kali tidak memberikan perhatian yang sama terhadap hutan yang terbakar, lahan yang rusak, dan masyarakat yang harus menanggung akibatnya.
Padahal, kerusakan lingkungan bukan persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Ada kehidupan masyarakat yang terganggu, sumber penghidupan yang terancam, ekosistem yang rusak, serta masa depan generasi berikutnya yang ikut dipertaruhkan. Persoalannya, mengapa kerusakan sebesar ini masih sering diperlakukan seperti peristiwa tahunan yang datang dan pergi tanpa penyelesaian mendasar?
Bagi saya, kebakaran hutan di Indonesia tidak cukup dijelaskan hanya melalui musim kemarau atau perubahan cuaca. Kita perlu melihat bagaimana kawasan hutan dikelola, bagaimana aktivitas usaha diawasi, bagaimana kebijakan perizinan dijalankan, dan bagaimana hukum bekerja ketika kerusakan lingkungan terjadi. Sebab, persoalan lingkungan pada akhirnya juga berbicara tentang tanggung jawab manusia dan tanggung jawab negara.
Ketika Hutan Terbakar, Apa yang Sebenarnya Sedang Kita Pertahankan?
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa luas indikasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202.004,30 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka ini meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Angka tersebut seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan berpikir. Di tengah berbagai kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, mengapa persoalan kebakaran hutan masih menjadi pekerjaan besar? Apakah sistem pencegahan belum berjalan sebagaimana mestinya, atau pengawasan terhadap wilayah yang rawan kebakaran memang belum dilakukan secara maksimal?
Pertanyaan itu penting karena kebakaran hutan tidak selalu dapat dipahami sebagai akibat dari kondisi alam. Faktor cuaca memang dapat memperbesar risiko kebakaran, tetapi kemungkinan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian pengelolaan, maupun pelanggaran kewajiban pemegang izin tetap harus diperiksa. Kita tidak boleh menjadikan musim kemarau sebagai alasan untuk menutup mata terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
Di sinilah persoalan sebenarnya bermula. Ketika kebakaran terjadi berulang kali, perhatian kita seharusnya tidak hanya tertuju pada siapa yang memadamkan api, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut. Jangan sampai petugas berjibaku di lapangan, masyarakat menghirup asap, sementara penyebab utama kerusakan tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Negara Tidak Boleh Berlindung di Balik Pernyataan Komitmen
Dalam konstitusi, persoalan lingkungan hidup sebenarnya telah mendapatkan tempat yang jelas. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian, Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Artinya, perlindungan lingkungan bukan sekadar program tambahan yang dapat dijalankan ketika pemerintah memiliki waktu atau anggaran. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional masyarakat.
Namun, saya melihat ada persoalan yang harus terus dikritisi: jangan sampai konstitusi hanya kuat dalam pernyataan, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah dapat berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, investasi hijau, dan perlindungan kawasan hutan. Akan tetapi, seluruh komitmen itu harus dibuktikan melalui pengawasan yang nyata dan keberanian menindak pelanggaran.
Ketika kebakaran terjadi di wilayah yang memiliki aktivitas usaha, pemerintah perlu memastikan apakah pemegang izin telah menjalankan kewajibannya. Ketika ditemukan indikasi pembukaan lahan secara ilegal, aparat harus melakukan pemeriksaan. Ketika terdapat dugaan kelalaian pengelolaan, pertanggungjawaban hukumnya harus ditelusuri.
Negara tidak boleh hanya muncul ketika persoalan telah menjadi perhatian publik. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar pandai memberikan pernyataan setelah bencana terjadi. Masyarakat membutuhkan negara yang mampu mencegah kerusakan sebelum semuanya terlambat.
Jangan Sampai Hukum Berhenti di Pekerja Lapangan
Persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum menjangkau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Dalam banyak peristiwa, perhatian publik sering tertuju kepada orang-orang yang ditemukan berada di lokasi kebakaran. Padahal, pemeriksaan hukum seharusnya tidak berhenti pada keberadaan seseorang di lapangan. Harus ada penelusuran mengenai penyebab kebakaran, penguasaan lahan, kegiatan usaha, kewajiban pengelolaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya, sebenarnya telah menyediakan instrumen hukum untuk menangani persoalan tersebut. Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 88 mengatur prinsip pertanggungjawaban mutlak atau strict liability dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Sementara itu, Pasal 116 memberikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha dan pihak yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan hidup.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengenal pertanggungjawaban individu, tetapi juga memungkinkan pertanggungjawaban korporasi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Perkembangan penegakan hukum pada 2026 sebenarnya sudah memperlihatkan adanya langkah ke arah tersebut. Pada 31 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan penetapan PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan.
Langkah tersebut patut diperhatikan. Namun, penetapan tersangka bukan akhir dari proses penegakan hukum. Publik masih perlu mengawasi bagaimana proses penyidikan berjalan, bagaimana pembuktian dilakukan, dan apakah perkara tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan melalui proses peradilan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah penegakan hukum mampu menjangkau seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab berdasarkan bukti, termasuk pengurus dan pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan usaha tersebut apabila ditemukan dasar hukumnya?
Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika harus memeriksa perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi. Bagi saya, di sinilah wibawa hukum benar-benar diuji. Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan, modal, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Investasi Penting, Tetapi Hutan Bukan Harga yang Harus Dibayar
Kita tidak sedang menolak pembangunan ataupun investasi. Indonesia membutuhkan keduanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalannya adalah pembangunan seperti apa yang sedang kita bangun apabila keuntungan ekonomi justru meninggalkan kerusakan ekologis?
Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan lingkungan. Perusahaan yang memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usaha juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola lingkungan sesuai ketentuan hukum. Izin bukanlah kebebasan untuk melakukan apa pun terhadap kawasan yang dikelolanya.
Pemerintah juga harus berani mengevaluasi tata kelola perizinan dan pengawasan. Jangan sampai pemberian izin lebih mudah dilakukan daripada memastikan kewajiban lingkungan benar-benar dipenuhi. Pengawasan tidak boleh hanya bergantung pada laporan administratif perusahaan, tetapi harus disertai pemeriksaan faktual di lapangan.
Saya berpandangan bahwa persoalan lingkungan akan sulit diselesaikan apabila kepentingan ekonomi selalu menjadi pertimbangan utama, sementara keselamatan ekologis hanya ditempatkan sebagai pelengkap. Hutan bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan nilai produksi. Di dalamnya terdapat sumber kehidupan, keseimbangan alam, dan kepentingan masyarakat yang tidak selalu dapat digantikan dengan uang.
Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa investasi berjalan sesuai hukum. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi harus diterapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena pihak yang diperiksa memiliki kekuatan modal atau pengaruh tertentu.
Memadamkan Api Tidak Berarti Menyelesaikan Persoalan
Ada satu hal yang menurut saya sering terlupakan dalam pembahasan kebakaran hutan, yaitu pemulihan lingkungan. Ketika api berhasil dipadamkan, bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Hutan yang terbakar tetap meninggalkan kerusakan, mulai dari hilangnya habitat satwa, terganggunya kesuburan tanah, rusaknya ekosistem, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat.
Maka, penanganan kebakaran hutan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman dan penetapan tersangka. Harus ada upaya pemulihan yang terukur dan dapat diawasi publik. Pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas kerusakan harus menjalankan kewajiban pemulihan maupun membayar ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
Prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle menjadi penting dalam konteks ini. Prinsip tersebut menempatkan beban biaya akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan kepada pihak yang bertanggung jawab, sesuai dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat yang menjadi korban tidak seharusnya terus menanggung kerugian dari tindakan pihak lain.
Kita juga perlu memikirkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak. Mereka bukan sekadar angka dalam laporan kebakaran. Mereka memiliki kehidupan, pekerjaan, keluarga, dan hak untuk tinggal di lingkungan yang sehat. Kerusakan lingkungan tidak boleh hanya dihitung dari berapa hektare hutan yang terbakar, tetapi juga dari berapa banyak kehidupan masyarakat yang ikut terganggu.
Jangan Biarkan Politik Mengalihkan Perhatian dari Kerusakan Lingkungan
Pada akhirnya, persoalan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan politik. Keputusan mengenai pemanfaatan kawasan hutan, pemberian izin usaha, pengawasan perusahaan, dan penegakan hukum semuanya melibatkan kewenangan negara. Karena itu, ketika terjadi kerusakan lingkungan, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan. Pemerintah juga harus bersedia dievaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan kewenangannya.
Saya tidak ingin persoalan kebakaran hutan hanya menjadi pembahasan ketika musim kemarau tiba, lalu perlahan menghilang ketika perhatian publik beralih kepada persoalan lain. Kita tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Jika setiap tahun persoalan serupa terus berulang, berarti ada hal mendasar yang harus diperbaiki dalam tata kelola dan penegakan hukum lingkungan kita.
Pemerintah perlu membuka perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat, memastikan pengawasan terhadap pemegang izin berjalan, dan membuktikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada pernyataan tegas. Evaluasi perizinan, penindakan terhadap pelanggaran, serta pemulihan kawasan yang rusak harus menjadi bagian dari tanggung jawab yang nyata.
Panggung politik boleh saja gaduh. Perdebatan mengenai kekuasaan mungkin akan terus berlangsung. Namun, jangan sampai perhatian negara terlalu banyak tersita untuk mempertahankan kepentingan politik, sementara persoalan lingkungan hidup justru dibiarkan berjalan tanpa penyelesaian yang mendasar.
Hutan tidak dapat berbicara di ruang parlemen. Pohon-pohon yang terbakar tidak dapat menyampaikan tuntutan kepada para pemegang kekuasaan. Masyarakat yang kehilangan ruang hidup pun tidak selalu memiliki kekuatan untuk memperjuangkan kepentingannya di hadapan negara.
Tetapi diamnya hutan bukan berarti tidak ada yang sedang dirugikan.
Sebagai mahasiswa hukum, saya memandang bahwa persoalan ini bukan hanya tentang kerusakan alam, melainkan juga tentang bagaimana negara menjalankan amanat konstitusi dan memastikan hukum bekerja bagi seluruh masyarakat. Sebab, hukum lingkungan seharusnya tidak hanya hadir setelah kerusakan terjadi, tetapi juga menjadi batas bagi setiap kekuasaan dan kegiatan ekonomi yang berpotensi merusak kehidupan.
Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang berkuasa, sampai lupa mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas hutan yang terbakar. Sebab, ketika hutan kehilangan perlindungannya, masyarakat kehilangan ruang hidupnya, dan hukum kehilangan ketegasannya, yang sebenarnya sedang terbakar bukan hanya hutan Indonesia, melainkan juga rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
