Oleh: Yones Magai (Aktivis Mahasiswa Puncak Papua)
Puncak — Kebakaran yang melanda komplek Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan gedung PMK di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pada 11 Agustus 2026 sekitar pukul 16.00 WIT tidak semestinya hanya dilihat sebagai peristiwa kerusakan fasilitas pemerintahan. Di balik peristiwa tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni keresahan masyarakat mengenai penyaluran Dana Desa yang dinilai tidak transparan.
Kabupaten Puncak memiliki 25 distrik dan 206 kampung. Setiap kampung memiliki hak atas alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masyarakat mempertanyakan kejelasan dana yang disebut dijanjikan sebesar Rp130 juta untuk setiap kampung, tetapi disebut tidak diterima sebagaimana yang diharapkan.
Ketidakjelasan mengenai berapa dana yang diterima, berapa yang disalurkan, kapan disalurkan, serta bagaimana penggunaannya menjadi persoalan serius. Ketika informasi mengenai uang publik tidak dibuka secara terang, ruang kecurigaan akan semakin besar dan keresahan masyarakat sulit dihindari.
Dalam pandangan masyarakat, ketidaktransparanan penyaluran Dana Desa menjadi salah satu pemicu kekecewaan yang kemudian berkembang menjadi aksi protes dan berujung pada pembakaran Kantor Bupati, Kantor DPRD, serta gedung PMK. Hubungan sebab-akibat tersebut tentu harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif. Namun, suara keresahan masyarakat tidak boleh diabaikan.
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa anggaran telah ditetapkan atau dokumen pelaksanaan anggaran telah diserahkan kepada organisasi perangkat daerah. Masyarakat membutuhkan informasi yang lebih konkret: berapa total Dana Desa yang diterima Kabupaten Puncak, berapa pagu untuk setiap kampung, kapan pencairannya, siapa yang menerima, dan berapa yang benar-benar telah direalisasikan.
Inilah titik penting yang harus dijawab pemerintah.Dana Desa bukan uang pribadi pejabat. Dana Desa merupakan uang publik yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat kampung. Karena itu, setiap rupiah yang masuk dan keluar harus dapat diketahui serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jika penyaluran Dana Desa memang telah dilakukan sesuai aturan, pemerintah tinggal membuka datanya secara transparan. Jika terdapat perbedaan antara pagu, pencairan, dan realisasi, maka perbedaan tersebut juga harus dijelaskan secara terbuka.
DPRK Puncak harus menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal. Inspektorat dan lembaga pemeriksa juga perlu turun melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan maupun penyaluran Dana Desa.
Masyarakat berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar pernyataan. Kebakaran fasilitas pemerintahan tentu tidak dapat dibenarkan. Tetapi menyelesaikan persoalan tidak cukup hanya dengan mengamankan gedung dan meredam situasi. Pemerintah juga harus menyentuh akar keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Jangan sampai ketertutupan informasi mengenai anggaran justru menjadi bahan bakar konflik baru.
Pemerintah Kabupaten Puncak perlu membuka seluruh data penyaluran Dana Desa kepada publik secara mudah, jelas, dan dapat diverifikasi. Setiap kampung harus mengetahui berapa pagu yang menjadi haknya, berapa yang telah dicairkan, dan bagaimana realisasinya.
Rakyat Puncak membutuhkan transparansi, keadilan anggaran, dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dana Desa adalah uang publik. Kampung berhak mengetahui. Pemerintah wajib menjelaskan.
Jika tidak ada yang disembunyikan, buka datanya. Sebab, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Transparansi adalah cara pemerintah membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kebenaran mengenai anggaran desa harus dibuka seterang-terangnya.
