JAKARTA- JOURNALREPORTASE -Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) membongkar lima kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus operandi lintas negara. Kasus yang diungkap mencakup penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, sindikat pengantin pesanan, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.
Pengungkapan ini dirilis secara resmi dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, serta Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang.
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang mencederai martabat kemanusiaan. Dalam lima laporan polisi yang ditangani, penyidik menetapkan total 13 tersangka dengan 13 orang korban.
”Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia,” ujar Nurul.
Rincian Lima Kasus TPPO:
- PMI Nonprosedural ke Arab Saudi (Perkara 1): Penyidik mengungkap kasus perekrutan perempuan berinisial M yang dijanjikan bekerja sebagai ART dengan gaji Rp1.200.000. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, namun pada Februari 2026 keluarga mendapat kabar korban meninggal dunia di Arab Saudi. Lima tersangka telah ditetapkan, termasuk pihak dari korporasi PT Alpa Nusantara Perdana (PT ANP). Terkait hal ini, Kementerian P2MI telah menjatuhkan sanksi pencabutan izin (SIP2MI) terhadap PT ANP.
- Pemberangkatan Calon PMI Ilegal ke Singapura dan Turki (Perkara 2): Petugas menggagalkan keberangkatan tujuh perempuan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Para korban dijanjikan pekerjaan ART di luar negeri. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
- Sindikat “Pengantin Pesanan” / Bride Trafficking (Perkara 3): Tiga korban direkrut untuk dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta–Rp25 juta serta uang bulanan. Jaringan agen ini menggunakan katalog foto perempuan Indonesia yang dikirim ke China dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per orang. Tiga tersangka berhasil diringkus.
- Perekrutan WNI sebagai Militer Bayaran di Rusia via Media Sosial (Perkara 4 & 5): Bareskrim membongkar dua jaringan perekrutan tentara bayaran melalui aplikasi pesan (WhatsApp/Telegram) serta media sosial (TikTok, Facebook, Instagram). Korban dijanjikan pekerjaan logistik atau pengamanan di perusahaan tambang dengan gaji USD 3.000 serta bonus kontrak hingga USD 35.000 (sekitar Rp620 juta). Kenyataannya, para korban dipekerjakan sebagai militer bayaran di medan perang. Sebanyak tiga tersangka (berinisial MI, IG, dan HS) telah ditahan, di mana sebagian korban berhasil diselamatkan sebelum diberangkatkan.
Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, menjelaskan bahwa para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran kerja luar negeri atau iming-iming gaji fantastis di media sosial tanpa prosedur legal yang jelas.
”Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor,” tegas Yolanda.
Sebagai langkah preventif, Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri terus mengintensifkan edukasi publik, program Rise and Speak, serta memperkuat sinergi lintas sektoral bersama kementerian, lembaga, dan masyarakat demi memutus mata rantai jaringan perdagangan orang. (red-rif)
