JAKARTA- JOURNALREPORTASE – Indonesia Police Watch (IPW) memberikan dukungan penuh kepada langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkotika di berbagai wilayah Indonesia.
IPW mendesak agar penumpasan sarang dan kampung narkoba dijadikan sebagai tolok ukur utama dalam program kerja 100 hari kepemimpinannya guna mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan ini disampaikan menyusul rentetan operasi penindakan tegas yang dilakukan Korps Bhayangkara baru-baru ini.
Pada Minggu (11/10/2026), jajaran Polda Sumatera Utara bersama BNNP Sumut menggerebek sarang narkoba di bantaran Sungai Jalan M Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) tersebut, aparat mengamankan 37 orang, di mana 27 di antaranya positif menggunakan narkoba.
Sebelumnya, pada Jumat (9/10/2026), Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya yang didukung 700 personel gabungan serta BNN juga sukses menggerebek kampung narkoba legendaris di Jakarta Barat, yakni Kampung Ambon dan Kampung Boncos.
Dari lokasi tersebut, aparat menangkap 24 tersangka (16 orang di Kampung Ambon dan 8 orang di Kampung Boncos) beserta sejumlah barang bukti berupa sabu, ganja, hingga senjata tajam, panah, tombak, dan busur yang disiapkan pelaku untuk melawan petugas.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai latar belakang Jenderal Suyudi yang pernah memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) selama lebih dari setahun sejak Agustus 2025 membuat beliau sangat memahami bahaya laten narkoba.
Menurutnya, narkoba bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan instrumen perang proksi (proxy war) dari kekuatan asing untuk melemahkan generasi muda dan kedaulatan bangsa dari dalam.
“Perang melawan narkoba bukan sekadar masalah penegakan hukum biasa, melainkan agenda krusial dalam menjaga ketahanan nasional,” ujar Sugeng melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2026).
Desak Evaluasi Kapolda dan Pecat Anggota Terlibat
Melalui momentum ini, IPW berharap Kapolri menginstruksikan Kabareskrim dan seluruh Kapolda untuk masif membersihkan wilayah hukum masing-masing dari sarang narkoba.
Keberhasilan dalam membersihkan daerah rawan ini dapat dijadikan tolok ukur bagi Kapolri untuk menilai kinerja jajarannya—mana Kapolda yang berhasil, kurang berhasil, hingga yang tidak berhasil.
Selain itu, IPW menuntut tindakan tanpa kompromi terhadap internal kepolisian. Anggota Polri yang terbukti bersinggungan atau bermain-main dengan barang haram tersebut harus dipecat secara tidak hormat tanpa ampun, berkaca pada ketegasan era kepemimpinan sebelumnya di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Peta Kerawanan Narkoba Nasional
IPW mengingatkan bahwa Polri sebenarnya sudah memiliki peta jalan penindakan yang jelas.
Berdasarkan data pemetaan BNN sejak 2019, terdapat sepuluh besar provinsi dengan kawasan rawan narkoba tertinggi di Indonesia:
DKI Jakarta: 117 wilayah (tertinggi)
Provinsi Aceh: 64 wilayah. Provinsi Sumatera Utara: 59 wilayah. Jawa Barat & Jawa Timur: Masing-masing 33 wilayah
Banten: 31 wilayah. Nusa Tenggara Barat (NTB): 30 wilayah. Kalimantan Selatan: 28 wilayah. Kalimantan Utara (Kaltara): 25 wilayah. Lampung: 24 wilayah
Dengan peta komprehensif tersebut, IPW menilai Kapolri Jenderal Suyudi tinggal menggerakkan jajaran kepolisian daerah untuk menggencarkan operasi penindakan di titik-titik rawan lainnya, seperti Kampung Bahari dan Kampung Berlan di Jakarta, Kampung Bartak di Makassar, Kampung Putun di Palangkaraya, hingga Kampung Dalam (Beting) di Pontianak Timur.
