Oleh: Arif Yunianto (Pemimpin Redaksi Journalreportase.com)
OPINI – JOURNALREPORTASE – Belum genap dua hari memegang tongkat komando Polri, Jenderal Suyudi Ario Seto sudah mengirimkan sinyal perubahan yang sulit diabaikan. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 memuat mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah. Sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri dan kepolisian daerah ikut berubah.
Kecepatan itu menarik. Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sehari setelah serah terima jabatan, mesin organisasi langsung bergerak. Jabatan strategis seperti Irwasum, Kapolda Metro Jaya, Kabaintelkam, Kabareskrim hingga Kabaharkam masuk dalam konfigurasi baru.
Polda Metro Jaya menjadi salah satu titik paling mencolok. Pergantian tidak hanya terjadi pada pucuk pimpinan. Sejumlah direktorat yang menjadi tulang punggung penegakan hukum di ibu kota juga mengalami perubahan. Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirressiber dan Dirresnarkoba menjadi bagian dari dinamika mutasi tersebut.
Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Kombes Iman Imanuddin. Ia bergeser dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ke jabatan Kabidbingadik Sespim Lemdiklat Polri. Secara administratif, ini merupakan mutasi. Namun dari perspektif struktur operasional, perpindahan itu mengubah posisi Iman dari salah satu jabatan penegakan hukum utama di ibu kota ke bidang pendidikan dan pembinaan.
Di sisi lain, kursi Dirresnarkoba Polda Metro Jaya juga menjadi bagian penting dalam membaca konfigurasi baru tersebut. Kombes Ahmad David sebelumnya dipercaya menduduki posisi itu sejak Januari 2025, menggantikan Donald Parlaungan Simanjuntak.
Ahmad David bukan nama yang asing dalam struktur penegakan hukum Polda Metro. Pada April 2026, ia masih tercatat sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya dan menyampaikan pengungkapan 1.833 kasus narkotika dengan 2.485 tersangka selama Januari-Maret 2026. Dalam periode tersebut, polisi juga melaporkan penyitaan sekitar 712 kilogram narkotika berbagai jenis.
Karena itu, posisi Dirresnarkoba tidak bisa dipandang sebagai kursi administratif biasa. Direktorat tersebut berada di salah satu garis terdepan perang melawan peredaran narkotika di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Setiap perubahan pejabat pada posisi itu otomatis memiliki konsekuensi terhadap arah dan pola kerja penegakan hukum narkotika.
Kini David diberikan pos baru sebagai Dosen Akademi Kepolisian.
Di sinilah publik layak bertanya: apa sebenarnya desain besar Suyudi?
Pertanyaan itu bukan tuduhan bahwa mutasi merupakan hukuman. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan demikian hanya dari perpindahan jabatan. Namun ketika pergantian pucuk pimpinan Polri segera diikuti perubahan sejumlah posisi strategis, publik tentu memiliki alasan untuk mencermati pola tersebut.
Terlebih, perubahan di Polda Metro Jaya tidak hanya menyentuh satu direktorat. Pergeseran sejumlah pejabat reserse menunjukkan adanya penataan ulang pada lini operasional penegakan hukum di wilayah yang menjadi etalase kepolisian nasional.
Karena itu, istilah “bersih-bersih gerbong” dapat muncul sebagai tafsir publik. Tetapi istilah tersebut tetap harus ditempatkan sebagai tafsir, bukan kesimpulan faktual. Yang dapat dipastikan adalah Suyudi melakukan rotasi besar pada awal masa jabatannya. Motif spesifik di balik setiap mutasi membutuhkan penjelasan resmi atau bukti tambahan.
Yang menarik, perubahan juga terjadi di tingkat pucuk Polda Metro Jaya. Komjen Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya dipindahkan menjadi Irwasum Polri, sedangkan posisi Kapolda Metro Jaya diisi Irjen Dadang Hartanto.
Jika dilihat secara keseluruhan, telegram pertama Suyudi memperlihatkan perubahan yang cukup luas. Bukan hanya satu atau dua kursi, melainkan sejumlah simpul penting dalam struktur Polri.
Di titik ini, publik sebenarnya tidak perlu sibuk menebak siapa “orang Suyudi” dan siapa “orang Sigit”. Ukuran yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah rotasi. Apakah penanganan perkara menjadi lebih transparan? Apakah pengawasan internal semakin kuat? Apakah pemberantasan narkotika semakin efektif? Apakah pelayanan kepolisian membaik?
Suyudi mempunyai latar belakang panjang di bidang reserse. DPR mencatat ia merupakan lulusan Akpol 1994 dan memiliki pengalaman di berbagai fungsi reserse, termasuk Resmob, Jatanras dan Bareskrim. Ia juga pernah menjadi Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten dan Kepala BNN sebelum menjadi Kapolri.
Karena itu, perubahan pada lini reserse menjadi salah satu bagian penting dari pembacaan awal terhadap kepemimpinannya. Apalagi Polda Metro Jaya pernah menjadi bagian dari perjalanan karier Suyudi sebelum akhirnya menduduki jabatan tertinggi di Polri.
Di sinilah ujian sebenarnya dimulai. Mutasi dapat mengubah struktur, tetapi reformasi membutuhkan perubahan sistem. Pergantian pejabat dapat mengubah wajah organisasi, tetapi akuntabilitas membutuhkan mekanisme pengawasan yang konsisten.
Jika rotasi 88 pati dan pamen hanya menghasilkan daftar nama baru, maka perubahan itu berhenti pada administrasi kepegawaian. Tetapi jika diikuti standar kerja baru, transparansi penyidikan, pengawasan yang lebih kuat dan evaluasi kinerja yang terbuka, publik dapat melihat dampaknya secara konkret.
Sebab itu, Suyudi tidak cukup hanya menunjukkan bahwa ia mampu mengganti pejabat. Ia harus menunjukkan bahwa pergantian tersebut menghasilkan perbaikan.
Polda Metro Jaya menjadi salah satu panggung pertama untuk membuktikannya. Pergantian Kapolda, pergeseran pejabat reserse kriminal, perubahan konfigurasi direktorat siber dan narkoba, serta mutasi besar di tingkat Mabes membuat awal kepemimpinan Suyudi tidak mungkin dibaca hanya sebagai rutinitas birokrasi.
Apakah ini konsolidasi, penyegaran organisasi atau penataan ulang gerbong lama, waktu yang akan membuktikannya.
Namun satu hal sudah jelas: Suyudi memilih memulai masa kepemimpinannya dengan perubahan personel dalam skala besar. Sekarang publik tinggal menunggu perubahan berikutnya bukan pada nama dan jabatan, tetapi pada cara Polri bekerja.
Sebab, mengganti gerbong bukan tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah memastikan lokomotif baru membawa Polri menuju penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
