CIANJUR — BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara menghasilkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) 2026. Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan peran mahasiswa NU dalam mengawal persoalan kebangsaan.
Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, mengatakan Muspimnas 2026 mengusung tema “Mengawal Stabilitas Nasional, Meneguhkan Ekonomi Kerakyatan Menuju Bangsa yang Berdaulat”.
Menurut dia, stabilitas nasional tidak hanya menyangkut keamanan dan politik. Stabilitas juga berkaitan dengan kepastian hukum, ketahanan sosial, pemerataan ekonomi, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Stabilitas nasional harus dipandang secara multidimensional. Tidak hanya keamanan dan politik, tetapi juga kepastian hukum, ketahanan sosial, pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Achmad dalam keterangannya kepada Journalreportase.com, Kamis (24/9/2026).
BEM PTNU juga menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu agenda penting. Penguatan UMKM, koperasi, ekonomi pesantren, petani, nelayan, pekerja, serta kewirausahaan generasi muda dinilai dapat memperluas kapasitas produktif masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di bidang internal organisasi, Muspimnas 2026 menegaskan Presidium Nasional BEM PTNU ke depan harus berasal dari mahasiswa aktif. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar kepemimpinan nasional tetap memiliki keterhubungan dengan kehidupan akademik dan dinamika mahasiswa.
Forum juga menegaskan mekanisme pemilihan Presidium Nasional melibatkan Koordinator Wilayah BEM PTNU se-Nusantara sebagai pemilik suara. Mekanisme itu diarahkan untuk memperkuat representasi dan legitimasi kelembagaan.
Selain itu, Muspimnas memberikan arah pembentukan produk hukum baru terkait standar administrasi dan tata kelola organisasi. Standardisasi tersebut mencakup akuntabilitas, administrasi, dokumentasi, serta kesinambungan kelembagaan BEM PTNU di tingkat nasional, wilayah, dan daerah.
Muspimnas juga memberikan mandat untuk merumuskan legal standing pendidikan kader muda Nahdlatul Ulama. Pendidikan kader akan diarahkan tidak hanya pada penguatan pemahaman keislaman dan ke-NU-an, tetapi juga kapasitas akademik, kepemimpinan, literasi digital, pemahaman kebijakan publik, dan pengabdian sosial.
Pasca Muspimnas, BEM PTNU menyatakan akan memperkuat peran sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal dinamika sosial-politik nasional. Isu yang menjadi perhatian antara lain demokrasi, supremasi hukum, kebijakan publik, pendidikan, ekonomi, ketimpangan sosial, ketahanan pangan, lingkungan, kepemudaan, dan kesejahteraan masyarakat.
“BEM PTNU akan mengedepankan tradisi intelektual, tabayun, argumentasi berbasis data, dan koridor konstitusional. Kritik terhadap kebijakan harus disertai argumentasi dan alternatif solusi,” ujar Achmad.
Hasil Muspimnas 2026 selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui tiga agenda utama, yakni penguatan tata kelola organisasi, penguatan pendidikan, dan penguatan peran kebangsaan.
BEM PTNU juga menyatakan akan memperkuat sistem kelembagaan dan regenerasi, merumuskan legal standing pendidikan kader muda NU, meningkatkan kapasitas kajian serta advokasi kebijakan publik, dan mendorong ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari agenda kedaulatan nasional.
