JAKARTA-JOURNALREPORTASE-:Suasana rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026), semula berlangsung serius.
Namun, suasana mencair ketika Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo.
Di hadapan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta sejumlah pejabat lainnya, Prabowo menanyakan masa tugas kedua komandan tersebut.
“Pangdam sudah berapa lama di sini?” tanya Prabowo. “Siap, satu tahun,” jawab Mayjen Agus.
Presiden kemudian mengalihkan pandangan kepada Kapolda Riau.
“Kapolda?”
“Siap, baru 17 bulan,” jawab Irjen Herry.
Percakapan singkat tersebut kemudian berujung pada pernyataan Prabowo yang membuat suasana rapat lebih hangat.
Presiden meminta Panglima TNI dan Kapolri mempertimbangkan jabatan yang lebih tinggi bagi Kapolda dan Pangdam Riau setelah tugas penanganan karhutla dituntaskan.
“Coba carikan jabatan supaya mereka bisa naik. Ya, selesai dulu,” kata Prabowo.
Pernyataan itu disambut tepuk tangan dan tawa peserta rapat. Momen tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap dua komandan yang tengah menjalankan tugas penanganan karhutla di Riau.
Direktur Eksekutif Pemantau Kinerja Aparatur untuk Keadilan Rakyat (PAKAR) Putra Ginting menilai apresiasi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan jabatan.
Menurutnya, pesan yang lebih penting adalah bahwa kerja keras dan prestasi aparat mendapat perhatian dari pimpinan.
“Ini bukan semata-mata soal jabatan. Yang jauh lebih penting adalah pesan bahwa kerja keras seorang komandan dilihat dan dihargai. Itu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk memberikan kinerja terbaik,” kata Putra Ginting.
Menurut Putra, pesan dari Riau juga relevan dengan tantangan yang dihadapi Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri, terutama dalam menghadapi potensi gelombang demonstrasi di Jakarta.
Ia menilai keberhasilan aparat dalam mengawal aksi unjuk rasa tidak semestinya diukur dari seberapa keras tindakan terhadap massa. Indikator utamanya adalah kemampuan menjaga keamanan sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap dihormati.
“Pengamanan demonstrasi bukan soal siapa yang paling keras. Ukurannya adalah apakah situasi tetap aman, aspirasi masyarakat tetap dihormati, dan aparat bertindak profesional, terukur serta humanis,” ujarnya.
Putra menegaskan, pendekatan humanis bukan berarti aparat harus bersikap lemah. Justru ketika situasi memanas, aparat dituntut mampu mengendalikan diri, menggunakan kekuatan secara proporsional, serta mencegah konflik berkembang lebih luas.
Jakarta Punya Ujian Sendiri
Menurut Putra, apabila Kapolda Metro Jaya mampu melewati situasi demonstrasi dengan aman sembari tetap menjaga ruang demokrasi, capaian tersebut layak mendapat apresiasi.
“Kalau ada prestasi, jangan pelit memberikan penghargaan. Bentuknya tentu kewenangan pimpinan dan harus berdasarkan penilaian objektif,” katanya.
Ia melihat pengalaman di Riau memberikan pesan bahwa kerja keras seorang komandan dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian penghargaan. Kini, Jakarta memiliki tantangannya sendiri.
Keberhasilan menjaga Ibu Kota tetap aman di tengah demonstrasi, tanpa mengorbankan hak warga untuk menyampaikan aspirasi, menurut Putra, dapat menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepemimpinan aparat.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang komandan bukan hanya tentang seberapa kuat ia mengendalikan keadaan, tetapi juga tentang seberapa aman masyarakat merasa ketika ia memimpin.
