JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi bertajuk “Merebut Kemerdekaan” di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026.
Aksi tersebut membawa delapan tuntutan, termasuk penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), reformasi hukum, serta penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81 semestinya tidak hanya menjadi seremoni. Menurut dia, masih terdapat persoalan struktural yang membuat sebagian rakyat belum merasakan kemerdekaan secara utuh.
“Menyambut dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, masih terdapat sejumlah permasalahan struktural yang menyisiri kehidupan rakyat,” kata Yatalathof.
Ia menilai persoalan tersebut terjadi di berbagai sektor dan menjadi bukti rakyat belum sepenuhnya merdeka.
Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan. Di antaranya menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mewujudkan reforma agraria, serta menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total proyek strategis nasional serta menghentikan MBG dan Kopdes Merah Putih. Mereka turut menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah serta meminta otonomi daerah dikembalikan.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak. Mereka juga menuntut penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa mahasiswa tertahan aparat sebelum mencapai Bundaran HI. Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra mengatakan tujuan utama aksi bukan sekadar mencapai titik kumpul, melainkan memperjuangkan kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi.
“Dan dalam sejarah, kita sudah tercatat menang karena kita ada di pihak yang benar,” ujar Fathimah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BEM FISIP Universitas Bung Karno (UBK), Kurnia Aryasatya turut menyampaikan orasinya.“Saya melihat Polri telah hilang moralitasnya. Saat kita berdoa untuk saudara kita di Aceh dan Flores, mereka tidak menunduk,” kata Arya.
Arya meminta Kapolres mengajak anggotanya melakukan doa bersama untuk masyarakat yang terdampak bencana.“Saya minta Pak Kapolres untuk anggotanya doa bersama,” ujarnya.
Ia kemudian mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya otoriter. Arya juga menyinggung ambisi pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan prioritas, termasuk MBG dan KDMP.“Pemerintah otoriter, Prabowo ini NPD, dia ingin ambisi kebijakannya seperti MBG dan KDMP,” ujar Arya.
Arya juga mempertanyakan kebijakan anggaran pemerintah dalam RAPBN 2027. Ia mempersoalkan rencana penambahan anggaran untuk program-program prioritas pemerintah.
“Kami melihat hari ini kebijakan yang dibuat dan tentang RAPBN 2027, perlukah penambahan anggaran dialokasikan buat MBG dan KDMP?” bebernya.
Kritik Arya juga diarahkan kepada penegakan hukum. Ia mempertanyakan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di tengah dugaan permainan dalam proses hukum.“Reformasi penegak hukum, adanya permainan. Kita mau percaya lagi sama siapa?” ucap Arya.
Ia juga menuding mahasiswa menghadapi intimidasi dari aparat intelijen, kepolisian, dan militer ketika menyampaikan kritik.“Intel, polisi dan tentara justru intimidasi kita,” pungkasnya.
Arya menutup orasinya dengan seruan perlawanan.“Hanya ada satu kata, lawan!,” tegasnya.
