JAKARTA — Kabinet Bayangan mengkritik Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai asumsi ekonomi pemerintah terlalu optimistis dan belum menjawab persoalan masyarakat, terutama lapangan kerja, transparansi anggaran, ketahanan pangan, krisis iklim, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Kabinet Bayangan Bima Yudhistira menyoroti target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Menurut dia, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi dari kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan layak dan meningkatkan kesejahteraan. “Persoalannya bukan semata-mata apakah pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen atau tidak,” kata Bima.
Bima juga mempertanyakan minimnya penjelasan mengenai program prioritas dalam RAPBN 2027, termasuk MBG. Pemerintah, kata dia, belum menjelaskan secara rinci desain penganggaran, jumlah SPPG, hingga rencana pembangunan dapur baru. “Publik berhak mengetahui secara jelas berapa anggarannya, apa targetnya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan dari mana sumber pembiayaannya,” ujarnya.
Kritik terhadap MBG disampaikan Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan Irma Hidayana. Ia menilai keberhasilan program kesehatan nasional tidak bisa hanya diukur melalui testimoni penerima manfaat. Irma menyoroti laporan lebih dari 37 ribu hingga sekitar 38 ribu anak mengalami dugaan keracunan dan meminta pemerintah membuka data penerima manfaat, kasus keracunan, pengawasan, serta anggaran MBG.
Irma juga mempertanyakan klaim MBG sebagai faktor utama penurunan stunting. “Kita membutuhkan data ilmiah dan evaluasi yang dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat secara jelas,” kata Irma.
Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan Media Wahyudi Askar menyoroti kelas menengah dan skema kredit rumah dengan tenor hingga 40 tahun. Ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan kesejahteraan atau justru memperpanjang beban utang rumah tangga.
Media juga mempertanyakan klaim penciptaan jutaan lapangan kerja. Menurut dia, pemerintah harus menghitung pekerjaan yang hilang sekaligus kualitas pekerjaan baru. “Ukuran keberhasilan ekonomi adalah apakah rakyat mendapatkan pekerjaan yang layak, apakah pendapatan mereka meningkat, apakah kelas menengah dapat bertahan,” tutur Media.
Di sektor pangan, Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marjinal Kabinet Bayangan, Khairunnisa Nur Agustyati, menyoroti anggaran swasembada pangan yang disebut mencapai Rp195,3 triliun. Ia mempertanyakan dampaknya bagi sekitar 17 juta petani gurem. “Besarnya anggaran tersebut seharusnya diikuti dengan kebijakan yang secara nyata meningkatkan kesejahteraan petani kecil,” kata Khairunnisa.
Sementara itu, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kabinet Bayangan, Iqbal Damanik, menyoroti target energi terbarukan 100 gigawatt dan minimnya dokumen perencanaan yang dapat menguji pencapaiannya. “Jangan sampai target besar mengenai transisi energi hanya berhenti sebagai angka dalam pidato,” ujar Iqbal.
Secara keseluruhan, Kabinet Bayangan menilai APBN 2027 belum cukup menjawab persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, pangan, lingkungan, dan krisis iklim. Mereka meminta pemerintah tidak hanya menjaga defisit di bawah 3 persen, tetapi membuka kewajiban fiskal, kebutuhan pembiayaan, dan risiko program besar. “APBN seharusnya bukan sekadar dokumen yang menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga indikator fiskal, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjawab persoalan konkret masyarakat,” paparnya.
