JAKARTA- JOURNALREPORTASE- Asosiasi Tol Indonesia (ATI) akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan, sebagai Peran Vital Mendukung Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Rabu 12 Agustus 2026.
FGD tersebut menjadi forum dialog lintas pemangku kepentingan untuk membahas keberlanjutan ekosistem jalan tol nasional, termasuk penyelarasan kebijakan dan regulasi, penguatan iklim investasi, pengembangan model pembiayaan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan, industri jalan tol memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujar Rivan.
Saat ini, jaringan jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 3.115,98 kilometer yang tersebar dalam 76 ruas dan dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Akumulasi nilai investasi untuk ruas jalan tol yang telah beroperasi mencapai sekitar Rp668 triliun. Jika ditambah dengan ruas yang masih dalam tahap konstruksi dan persiapan, nilai investasi tersebut diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan jaringan jalan tol nasional.
Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan serta skema pembiayaan yang mampu meningkatkan partisipasi sektor swasta.
ATI menilai penguatan struktur pembiayaan menjadi penting karena sebagian besar ruas tol yang saat ini beroperasi masih berada pada fase awal hingga menengah dalam siklus pengembalian investasi.
Keselarasan struktur keuangan yang sehat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jalan tol dalam jangka panjang.
Selain aspek pembiayaan, keberlanjutan infrastruktur juga menghadapi tantangan dari kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Maraknya kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih dinilai dapat mempercepat kerusakan fisik jalan sekaligus meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.
FGD ATI akan mempertemukan pemerintah, legislatif, regulator, pelaku usaha, investor, akademisi, lembaga pengawasan, serta perwakilan masyarakat.
Forum tersebut direncanakan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo.
Diskusi interaktif akan dipandu pakar manajemen Prof. Rhenald Kasali dengan menghadirkan ekonom dan mantan Menteri Keuangan Dr. Muhammad Chatib Basri serta Prof. Bambang Brodjonegoro sebagai narasumber utama.
Sejumlah kementerian dan lembaga juga dijadwalkan terlibat, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Dari unsur legislatif, forum tersebut turut melibatkan perwakilan Komisi V DPR RI. Sementara itu, unsur lembaga negara dan pengawasan mencakup Korps Lalu Lintas Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Keterlibatan akademisi dan pakar juga menjadi bagian dari forum, antara lain Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, guru besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, serta pengamat kebijakan publik.
Sementara dari unsur masyarakat dan dunia usaha, forum akan melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ATI, kalangan perbankan, dan investor.
Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto mengatakan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat.
“Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper),” kata Kristianto.
Dokumen tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan masukan strategis dalam penyusunan kebijakan jalan tol nasional.
ATI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang adil dan berkelanjutan, memperkuat iklim investasi, sekaligus memastikan pembangunan jalan tol memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan Indonesia. (red-ayt)
