Oleh: Muhammad Abdimaludin – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Saya percaya bahwa pendidikan tinggi adalah hak, bukan privilege. Setiap kali ada kebijakan baru yang menyentuh ranah pendidikan, saya selalu bertanya: apakah ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk segelintir orang yang sudah berada di atas? Pertanyaan ini sering lahir di tengah-tengah masyarakat, baik mahasiswa/mahasiswi, tokoh nasional, pakar pendidikan, dan akademis.
Dengan adanya rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) memancing harapan, tapi juga kekhawatiran yang begitu besar lahir dari kalangan bawah. Di satu sisi, kita butuh lembaga yang bisa mencetak pemimpin masa depan yang visioner, berintegritas, dan dekat dengan rakyat. Akan tetapi pemimpin yang juga lahir dari perguruan tinggi tetap memiliki sifat dzalim kepada rakyatnya. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh lupa bahwa Indonesia sudah memiliki banyak perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kepemimpinan. Pertanyaannya: apakah URI benar-benar solusi sebagai wadah pencetak pemimpin yang baik, atau justru menambah lapisan birokrasi baru dan menambah beban APBN?
Saya tidak anti terhadap perubahan. Tapi perubahan harus lahir dari proses yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Jangan sampai kita justru membangun menara gading baru yang hanya bisa diakses oleh mereka yang punya koneksi. Pendidikan kepemimpinan harus inklusif, bukan elitis.
Mari kita dorong agar URI tidak sekadar menjadi proyek ambisius, tapi benar-benar menjadi wadah yang membuka akses, memperkuat meritokrasi, dan menghadirkan pemimpin yang relevan dengan kebutuhan rakyat. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan sekadar nama baru, tapi kualitas baru dalam kepemimpinan Indonesia.
