JAKARTA- JOURNALREPORTASE – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Dewan Kehormatan Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan bahwa sejarah di berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi yang tidak ditangani secara tepat hampir selalu berdampak pada meningkatnya ketegangan sosial dan instabilitas politik.
Karena itu, Indonesia perlu memperkuat daya tahan nasional melalui langkah mitigasi sejak dini di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menghadiri Sarasehan Senior SOKSI bertema ” Mitigasi Krisis Ekonomi – Mencegah Potensi Instabilitas Politik” di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan SOKSI Utoyo Usman, Ketua Dewan Pakar SOKSI Bomer Pasaribu, Ketua Dewan Pembina SOKSI Ahmadi Noor Supit, Ketua Dewan Pertimbangan SOKSI Thomas Suyatno, serta para tokoh dan senior Depinas SOKSI.
Menurut Bamsoet, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik akibat konflik di berbagai kawasan, gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga energi dan pangan, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara menjadi tantangan yang harus diantisipasi Indonesia.
“Mitigasi krisis ekonomi tidak boleh menunggu keadaan memburuk. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa ketika tekanan ekonomi dibiarkan berlarut-larut, yang muncul bukan sekadar perlambatan pertumbuhan, tetapi juga ketidakpuasan sosial, polarisasi politik, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dijadikan instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional,” ujar Bamsoet.
Ia menilai, Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat dengan pertumbuhan sekitar lima persen dan inflasi yang terkendali.
Namun demikian, pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, serta tekanan terhadap kelas menengah memerlukan langkah mitigasi yang terukur agar tidak berkembang menjadi persoalan politik dan keamanan.
Bamsoet menjelaskan, berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD masih memperingatkan tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat fragmentasi geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis dalam rantai pasok global.
Namun, menurutnya, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila didukung tata kelola pemerintahan yang efektif, hilirisasi industri yang konsisten, penguatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Yang harus dibangun adalah ekonomi yang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ketika rakyat memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok terkendali, dan akses terhadap pelayanan publik yang baik, maka stabilitas politik akan terjaga dengan sendirinya.Sebaliknya, ketimpangan ekonomi akan selalu menjadi pintu masuk munculnya konflik sosial,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga mengingatkan bahwa pengalaman krisis keuangan Asia 1997–1998 di Indonesia maupun krisis ekonomi Sri Lanka pada 2022 menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dapat memicu perubahan politik dan gejolak sosial apabila tidak diantisipasi secara cepat.
Karena itu, Bamsoet menekankan pentingnya membangun sistem peringatan dini untuk mendeteksi gejala ekonomi sejak awal, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas perlindungan sosial, serta memastikan investasi tetap bergerak.
“Indonesia tidak boleh mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Kita harus membangun sistem peringatan dini yang mampu membaca gejala ekonomi sejak awal, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas perlindungan sosial, sekaligus memastikan investasi terus bergerak,” tegasnya.
Bamsoet menambahkan, strategi mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, perluasan akses pembiayaan produktif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya itu, pembangunan ekonomi juga harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan hingga ke desa, kawasan perbatasan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda.
Di era digital, lanjut Bamsoet, tantangan ekonomi juga disertai ancaman penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, dan eksploitasi keresahan masyarakat melalui media sosial. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital, transparansi kebijakan, komunikasi publik yang terbuka, serta penguatan modal sosial harus menjadi bagian dari strategi mitigasi nasional.
“Stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil, komunikasi yang jujur, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat terjaga, berbagai provokasi akan jauh lebih mudah diredam,” pungkas Bamsoet.
