DENPASAR – JOURNALREPORTASE Putusan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan 20 hari kepada terdakwa I Nyoman Nirka alias Nyoman Tompel dalam perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar menjadi perhatian publik.
Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) setelah baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Hakim juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan vonis.
Sebagai keadaan yang memberatkan, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
Putusan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai proporsionalitas hukuman terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan subsidi negara.
Secara normatif, penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Dalam perspektif kepentingan publik, penyalahgunaan BBM subsidi dipandang memiliki dampak yang lebih luas dibanding pelanggaran biasa.
BBM bersubsidi dibiayai melalui anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima.
Apabila distribusinya disalahgunakan, maka berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap energi bersubsidi serta mengganggu kebijakan pemerintah dalam menjaga pemerataan distribusi.
Sorotan publik juga muncul ketika putusan tersebut dibandingkan dengan perkara lain yang sempat menjadi perhatian nasional di Medan.
Dalam kasus tersebut, seorang warga yang diduga membeli atau mengangkut sekitar 25 liter BBM subsidi disebut menghadapi ancaman pidana berdasarkan ketentuan yang sama dalam Undang-Undang Migas.
Meski setiap perkara memiliki fakta, alat bukti, dakwaan, serta pertimbangan hukum yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan secara langsung, perbandingan tersebut memunculkan persepsi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya disparitas pemidanaan dalam perkara penyalahgunaan BBM subsidi.
Pertanyaan yang kemudian berkembang bukan semata mengenai berat atau ringannya hukuman, melainkan mengenai konsistensi penerapan hukum.
Sebagian kalangan mempertanyakan bagaimana ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dalam undang-undang dapat berujung pada vonis pidana satu bulan 20 hari dalam perkara yang telah dinyatakan terbukti di pengadilan.
Di sisi lain, independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebelum menjatuhkan putusan.
Karena itu, setiap putusan merupakan hasil penilaian yudisial terhadap fakta konkret dalam perkara yang diperiksa.
Meskipun demikian, putusan yang telah inkrah tersebut tetap membuka ruang diskusi mengenai keseimbangan antara pertimbangan kemanusiaan terhadap terdakwa dengan kepentingan yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap program subsidi pemerintah yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Pada akhirnya, perkara Nyoman Tompel tidak hanya menjadi perhatian karena lamanya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga karena memunculkan diskursus mengenai efek jera, rasa keadilan, dan konsistensi penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ketika undang-undang menyediakan ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar, sementara putusan dalam perkara tertentu berakhir dengan pidana satu bulan 20 hari setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, perdebatan mengenai proporsionalitas pemidanaan diperkirakan akan terus menjadi bagian dari diskusi publik.
