JAKARTA – Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) bersama Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) dan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar pernyataan sikap di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026).
Momen tersebut diisi dengan penyampaian pandangan sejumlah purnawirawan, akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat mengenai kondisi politik nasional serta penegakan hukum.
Forum mengangkat tema ‘Hentikan Jokowi dan Oligarki Merampok Kedaulatan Rakyat dan Makzulkan Gibran’.Dalam berbagai orasi, para pembicara menyampaikan kritik terhadap pemerintahan serta menyuarakan aspirasi agar proses penegakan hukum dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.
Juru Bicara FPP TNI, Laksma TNI (Purn.) Moeryono Aladin, mengatakan forum tersebut merupakan pengingat bahwa demokrasi harus bertumpu pada kedaulatan rakyat.
“Gerakan ini merupakan seruan agar kedaulatan rakyat kembali menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berharap setiap persoalan yang menjadi perhatian publik diselesaikan melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa tebang pilih,” ujar Aladin.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, juga menyampaikan pandangannya mengenai arah penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh proses hukum berjalan secara independen.
“Pemerintahan harus menunjukkan keberanian untuk menegakkan hukum secara independen dan tidak membiarkan adanya pengaruh politik dalam proses pemberantasan korupsi. Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan apabila hukum ditegakkan secara konsisten kepada siapa pun,” kata Didu.
Sementara itu, eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko menilai pemerintah perlu lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat terkait tata kelola negara.
“Kami menilai sudah saatnya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat yang menginginkan tata kelola negara yang lebih bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok mana pun,” bebernya.
