Jakarta – Aliansi Pemuda Kalimantan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta Selatan, pada Senin (6/7/2026). Dalam kesempatan itu, diperkirakan ada seribuan lebih kalangan anak muda, mahasiswa hingga aktivis yang akan bergabung pada aksi tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Andre, mengatakan demonstrasi digelar sebagai bentuk protes terhadap persoalan pemadaman listrik yang dinilai masih merugikan masyarakat serta sebagai dorongan agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola PLN.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat yang selama ini dirugikan akibat pemadaman listrik. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Direksi PLN agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” kata Andre.
Selain meminta penghentian pemadaman listrik bergilir, massa juga akan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan mencopot jajaran Direksi PLN apabila dinilai gagal menjalankan tugasnya.
“Kami meminta Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di tubuh PLN. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan bila terbukti tidak mampu menjalankan amanah, direksi harus dicopot,” ujar Andre.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung melakukan audit menyeluruh terhadap proses perencanaan, pengadaan, distribusi hingga penggunaan batu bara dan sumber energi primer lainnya yang digunakan untuk operasional pembangkit listrik PLN.
Menurut dia, audit tersebut diperlukan guna memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran dan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami meminta BPK, Polri, dan Kejaksaan Agung mengaudit secara menyeluruh pengelolaan PLN, termasuk pengadaan batu bara dan penggunaan anggaran. Publik berhak mengetahui apakah seluruh proses sudah berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
