KEDIRI- Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, pada 19–22 Juni 2026, secara umum berjalan lancar. Namun, agenda tersebut meninggalkan catatan tersendiri setelah terjadi kericuhan dalam sidang Komisi Organisasi saat pembahasan dan penetapan lokasi Muktamar Nahdlatul Ulama mendatang.
Momen kericuhan tersebut kemudian ramai beredar di media sosial melalui berbagai potongan video. Namun, sejumlah narasi yang berkembang dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan kronologi peristiwa secara utuh.
Berdasarkan rekaman video lengkap yang diterima redaksi, sidang Komisi Organisasi pada awalnya berlangsung tertib dan kondusif. Dalam forum tersebut, Prof. Dr. KH. Asrorun Ni’am menyampaikan laporan serta kesimpulan hasil pembahasan komisi, termasuk terkait usulan lokasi penyelenggaraan Muktamar NU berikutnya.
Terdapat lima usulan lokasi yang mengemuka dalam sidang, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, serta Jawa Timur dengan usulan lokasi di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
Setelah penyampaian laporan dan kesimpulan komisi, pimpinan sidang kembali diambil alih oleh KH Akhmad Asrori. Dalam momen itulah suasana mulai berubah. KH Akhmad Asrori secara langsung menyatakan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi pelaksanaan muktamar mendatang dan mengetuk palu sidang, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan atau konfirmasi kepada pimpinan sidang lainnya.
Langkah tersebut sontak memicu reaksi dari sejumlah pimpinan sidang. KH Muhammad Nuh yang berada di meja pimpinan terlihat terkejut dan berupaya menghentikan keputusan yang dianggap diambil secara sepihak tersebut.
Penolakan juga datang dari peserta sidang. Mayoritas peserta yang hadir terdengar menyampaikan keberatan dan mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan tersebut. Suasana forum pun memanas, diwarnai teriakan dan perdebatan antarpeserta yang membuat jalannya sidang sempat tidak terkendali.
Di tengah situasi tersebut, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar segera menuju podium pimpinan sidang dan mengambil mikrofon. Dengan nada tenang dan penuh kewibawaan, beliau menyampaikan klarifikasi sekaligus meluruskan keputusan yang telah diumumkan.
Dalam penjelasannya, KH Miftachul Akhyar menganulir keputusan yang menyatakan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi muktamar. Beliau menegaskan bahwa sesuai hasil pembahasan sebelumnya, forum hanya menetapkan lima daerah sebagai kandidat lokasi penyelenggaraan. Adapun penentuan akhir akan diserahkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah dilakukan survei serta kajian terhadap kesiapan masing-masing lokasi yang diusulkan.
Pernyataan tersebut disambut peserta sidang dan secara bertahap mampu meredakan ketegangan yang sempat terjadi. Suasana forum kembali kondusif dan agenda persidangan dapat dilanjutkan.
Meski demikian, insiden tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan di kalangan warga Nahdliyin.
Keputusan sepihak yang sempat diumumkan oleh KH Akhmad Asrori memunculkan perdebatan mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam forum serta alasan di balik penetapan langsung Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah muktamar.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai alasan munculnya keputusan tersebut sebelum kemudian dianulir oleh Rais Aam PBNU.
Karena itu, berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat Nahdliyin masih menunggu klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terlibat dalam jalannya persidangan.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga mekanisme musyawarah, kolektivitas kepemimpinan, dan tata tertib persidangan dalam setiap forum organisasi, terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama yang selama ini menjunjung tinggi tradisi syura, tabayun, dan pengambilan keputusan secara kolektif.
